Menteri Ara Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Kredit Program Perumahan

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai pendorong bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas. Menurutnya, kebijakan ini menjadi peluang besar bagi UMKM maupun pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pasar.

Ara menyambut baik keterlibatan Kadin Indonesia dan Danantara dalam mendukung sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Dengan bunga 5 persen yang ditanggung pemerintah, program ini dinilai lebih kompetitif dibandingkan bunga perbankan komersial sehingga UMKM lebih mudah memanfaatkan fasilitas kredit tersebut untuk modal kerja maupun investasi.

Program KPP ini juga dirancang untuk memperkuat sisi penyediaan dan permintaan sektor perumahan rakyat sekaligus mendukung target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

KPP yang sekaligus menjadi KUR Perumahan ini merupakan langkah baru dalam sejarah Indonesia, diluncurkan pertama kali di era pemerintahan saat ini, dan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar merata di seluruh daerah.

BACA JUGA:Kadin Harap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

BACA JUGA:Ekonom Nilai Menkeu dan Menkop Baru Punya Kapabilitas yang Memadai

Jaringan luas Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie menjadi salah satu modal penting untuk mendorong UMKM memanfaatkan KUR Perumahan. Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap usaha kecil dapat naik kelas ke menengah, sedangkan pelaku menengah bisa tumbuh menjadi usaha besar.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Danantara, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan yang telah bersinergi dalam merealisasikan KUR Perumahan. Ia meyakini pembangunan perumahan rakyat bukan hanya memperkuat sektor perumahan, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah bahkan menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini. 

Kenaikan ini diproyeksikan membuka peluang kerja hingga 1,65 juta orang, belum termasuk efek berganda bagi usaha warung, toko material, hingga sektor transportasi pengiriman bahan bangunan. 

Dengan kebijakan ini, diharapkan UMKM semakin terdorong memanfaatkan kredit modal kerja yang bunga rendahnya ditanggung pemerintah sehingga usaha mereka bisa terus berkembang. (ant)