Sidang Praperadilan Lurah Paal Satu Pekan Depan, Pengacara: Penetapan Tersangka Tidak Sah

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 19 Mar 2024 - 21:27

Lurah Muhammad Yusuf saat diperiksa penyidik Kejari Belitung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lapangan sepak bola Kelurahan Paal Satu--

sidang praperadilan lurah paal satu pekan depan, pengacara: penetapan tersangka tidak sah                            belitongekspres.com, tanjungpandan - pekan depan, pengadilan negeri (pn) tanjungpandan, akan menggelar sidang gugatan praperadilan muhammad yusuf (my), lurah paal satu yang menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
lurah muhammad yusuf terjeraat dugaan korupsi penguasaan fasilitas publik lapangan bola) seluas ± 8.236,725 m2 di kelurahan paal satu kecamatan tanjungpandan kabupaten belitung tahun 2022 - 2023.
"agenda sidang gugatan praperadilan akan dilaksanakan selasa 26 maret 2024 mendatang," ujar humas pengadilan negeri tanjungpandan beni wijaya kepada belitong ekspres, selasa 19 maret 2024. 
beni mengatakan, melalui penasihat hukumnya wandi dan dinendra, lurah paal satu telah mendaftarkan gugatan praperadilan tersebut ke pengadilan negeri tanjungpandan, senin 18 maret. "gugatan tersebut terdaftar dalam register nomor 1/pid.pra/2024/pn tdn, " katanya. 
baca juga:tersangka korupsi lapangan bola melawan, lurah paal satu ajukan gugatan praperadilan
baca juga:masjid at-taqwa dusun 3 pelataran pilang bagikan 135 paket sembako
dalam kasus dugaan korupsi ini, muhammad yusuf dijerat pasal 2 ayat (1) juncto (jo) pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp.
dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhpidana. 
"inti gugatan dilakukan oleh muhammad yusuf melalui pengacaranya yakni menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejaksaan negeri belitung tidak sah," pungkasnya. 
diberitakan sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi terhadap penguasaan fasilitas publik (lapangan bola) seluas ± 8.236,725 m2, di kelurahan paal satu kecamatan tanjungpandan kabupaten belitung tahun 2022-2023 muhamad yusuf (my) mengajukan praperadilan. 
baca juga:target realisasi 2024, dishub belitung optimis retribusi parkir tepi jalan umum tercapai 
baca juga:cabuli bocah laki-laki di bawah umur, ss dituntut kejari belitung 12 tahun 
hal itu diungkapkan wandi selaku kuasa hukum my, kepada wartawan di kawasan kv senang, tanjungpandan, senin 18 maret 2024, "kita sudah mendaftarkan ke pengadilan negeri tanjungpandan, terkait gugatan kami kepada kejaksaan negeri belitung," kata wandi didampingi pihak keluarga my. 
wandi menjelaskan, pihaknya kurang puas terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejari belitung terhadap kliennya. apalagi dalam hal ini, wandi menilai my tidak bersalah. 
"my merupakan aparatur negara yakni sebagai lurah. lalu ada orang yang mengajukan skt yakni tersangka iwan sahi (is) alias agiok. sebagai aparatur negara, dia harus melayani, " jelasnya. 
pada saat melayani pembuatan skt tersebut my melakukan penelitian. seperti proses administrasi. setelah dicek, ternyata kawasan tersebut bukan merupakan aset daerah. sehingga dikeluarkan skt. 
"kami juga menyayangkan sikap kejari belitung yang menyita sejumlah barang milik my. sebab, barang bukti yang disita bukan merupakan hasil kejahatan," ungkapnya. 
baca juga:penghentian tambak udang di pulau seliu sudah tepat 
baca juga:rekomendasi dprd belitung, stop aktivitas tambak udang di pulau seliu 
sebelumnya, dua orang pria berinisial mydan is asal kabupaten belitung, ditetapkan tersangka oleh kejaksaan negeri (kejari) belitung, terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), selasa 5 maret 2024.
diduga keduanya melakukan korupsi, terhadap penguasaan fasilitas publik (lapangan bola) seluas ± 8.236,725 m2 di kelurahan paal satu kecamatan tanjungpandan kabupaten belitung tahun 2022-2023.
kasi intelijen kejari belitung riki guswandri membenarkan adanya kabar tersebut. dia menjelaskan, sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka kejaksaan mendapat informasi mengenai adanya kasus tersebut. 
lalu, tim kejari belitung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. selain itu juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, akhirnya mereka ditetapkan sebagai tersangka. 
"perkara bermula ketika tersangka is mengajukan permohonan penerbitan skt kepada tersangka my selaku oknum kelurahan paal satu," jelasnya. 
baca juga:awal ramadan 2024, dishub belitung pantau penumpang pelabuhan tanjung ru masih stabil
baca juga:aksi positif ramadan, para bocil di tanjungpandan bangunkan warga untuk sahur
setelah itu my menerbitkan surat keterangan tanah (skt) no. 594/001/skt/kel.ps/i/2023 tanggal 04 januari 2023 atas bidang tanah fasilitas umum lapangan bola seluas ±8.236,725 m² yang terletak di jalan bintara dalam rt 012/009 lingkungan iv kelurahan paal satu kecamatan tanjungpandan.
"dimana tanah tersebut sesuai sk bupati belitung merupakan tanah negara/tanah milik daerah. setelah terbit skt, tersangka is memperjual belikan tanah tersebut kepada warga masyarakat melalui promosi media online, " ungkapnya. 
"dari promosi itu telah terjual beberapa bidang dengan total kurang lebih rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga akibat perbuatan para tersangka negara/daerah mengalami kerugian," sambungnya. 
atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) juncto (jo) pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp.
dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhpidana. 
 
"untuk kepentingan penyidikan terhadap kedua tersangka, penyidik telah melakukan tindakan penahanan selama 20 hari kedepan mulai dari 05 maret 2024 sampai dengan 24 maret 2024 di lapas kelas iib tanjungpandan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan