BPKH Tegaskan Investasi Dana Haji Fokus pada Imbal Hasil Optimal dan Risiko Terukur

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menekankan bahwa strategi investasi dana haji dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan antara imbal hasil serta risiko.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan konsep investasi tidak hanya mengejar keuntungan tinggi, melainkan memastikan hasil yang optimal sesuai ketentuan Undang-Undang. “Investasi ini bukan sekadar bagaimana mencapai hasil maksimal, melainkan bagaimana memperoleh hasil optimal. Setiap target investasi pasti memiliki risiko yang harus dikelola,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Fadlul menjelaskan pengelolaan dana haji mirip dengan sistem dana pensiun. Pemetaan aliran dana, perhitungan jatuh tempo, hingga proyeksi pembiayaan jangka panjang menjadi kunci. Ia menyebut, proyeksi biaya haji harus diperhitungkan hingga 40–48 tahun ke depan agar penyelenggaraan haji tetap berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan BPKH tidak ditentukan dari besarnya angka imbal hasil, tetapi dari kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran biaya haji tepat waktu. “Bukan soal imbal hasil double digit, melainkan bagaimana BPKH bisa membayar kewajiban saat jatuh tempo,” tegasnya.

BACA JUGA:KPK Bakal Panggil Orang Dekat Yaqut Soal Kasus Kuota Haji

BACA JUGA:Menag Nasaruddin: Peralihan Layanan Haji ke BP Haji untuk Tingkatkan Mutu dan Pelayanan

BPKH berkomitmen menjaga tata kelola investasi yang prudent dan sesuai prinsip syariah agar keberlangsungan ibadah haji generasi mendatang tetap terjamin.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Indra Gunawan, menambahkan bahwa strategi investasi BPKH tidak bisa disamakan dengan pola konvensional yang menganut prinsip high risk high return. BPKH, kata dia, terikat prinsip syariah sekaligus pasal tanggung renteng, sehingga risiko kerugian harus ditekan sekecil mungkin.

“Pasar syariah masih terbatas, bahkan penetrasi perbankan syariah belum sampai tujuh persen. Kami dituntut cermat mencari instrumen yang sesuai prinsip syariah, aman, dan terukur,” jelasnya.

Salah satu instrumen yang dinilai ideal adalah sukuk negara, yang dianggap hampir tanpa risiko karena dijamin pemerintah serta berbasis aset nyata dengan rating kredit tinggi. “Risiko sukuk sangat rendah, bisa dikatakan hampir tanpa risiko,” pungkas Indra. (ant)