Baca Koran belitongekspres Online - Belitong Ekspres

4 Jurus Presiden Prabowo Benahi BUMN Demi APBN Tanpa Defisit

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jumat (15/8/2025)--(Antara)

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilainya tidak masuk akal.

Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jumat (15/8/2025), ia mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan melalui pembentukan superholding bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prabowo menyoroti praktik pengelolaan BUMN yang dianggapnya menyimpang, seperti jumlah komisaris yang terlalu banyak hingga pemberian tantiem yang sangat besar meskipun perusahaan merugi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat aset BUMN yang sudah mencapai lebih dari US$ 1.000 triliun belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan dan penerimaan negara.

BACA JUGA:Deretan Crazy Rich Indonesia Pemilik Jaringan Rumah Sakit Raksasa

“Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang ada di BUMN-BUMN kita adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US$. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dollar... APBN kita tidak defisit, saudara-saudara,” tegas Presiden Prabowo.

Untuk itu, ia menyiapkan empat jurus utama dalam memperbaiki BUMN:

1. Pangkas Jumlah Komisaris

Presiden Prabowo menilai jumlah komisaris di banyak BUMN terlalu berlebihan. Ada perusahaan pelat merah yang memiliki lebih dari enam komisaris, padahal fungsi mereka hanya sebatas mengawasi kinerja direksi.

“Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 orang,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengefisienkan struktur organisasi sekaligus menekan pemborosan anggaran.

BACA JUGA:Grant Cardone Sindir Anak Muda yang Investasi Bitcoin, Ingatkan Pentingnya Cash Flow

2. Komisaris Tak Lagi Dapat Tantiem

Prabowo juga menghapuskan pemberian tantiem kepada komisaris BUMN. Ia menyebut, istilah tantiem hanyalah akal-akalan yang membuat masyarakat sulit memahami komponen penghasilan komisaris.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan