Kemendagri dan Lemhannas Perkuat Wawasan Kebangsaan Kader Parpol

BELITONGEKSPRES.COM - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar kursus khusus bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. Tujuannya adalah memperkuat wawasan kebangsaan para kader sebagai langkah strategis menjaga persatuan dan menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, menegaskan bahwa kader partai yang memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat akan lebih siap berperan dalam mengatasi berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, penguatan rasa kebersamaan dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi kunci kekuatan Indonesia.

“Yang merajut keberagaman itu adalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Bangsa besar seperti Indonesia dengan pluralisme yang luar biasa hanya bisa bertahan jika ada perekat yang mempersatukan,” ujarnya di Jakarta, Minggu.

Bahtiar juga menyoroti peran penting masyarakat sipil, kader partai, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menyatukan perbedaan di bawah ideologi bangsa. Ia berharap kursus singkat ini terus berlanjut dengan dukungan Lemhannas dan lembaga berkompeten untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan.

BACA JUGA:Dongkrak Ekonomi Desa, Pemerintah Bidik Unit Bisnis Sektor Wisata di Kopdes Merah Putih

BACA JUGA:Sri Mulyani Puji Fasilitas dan Toleransi Beragama di Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI Vita DD Soemarno, akademisi UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, dan Peneliti Senior BRIN Moch. Nurhasyim.

Dalam sesi pemaparan, Adi Prayitno mengungkapkan bahwa Indonesia sempat mengalami kemunduran demokrasi pada 2016–2020, berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute. Meski demikian, tren perbaikan mulai terlihat pada 2021–2022.

“Memang ada kemunduran, tetapi tidak separah di banyak negara lain. Bahkan masih ada dukungan dari elite dan partai politik yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia,” kata Adi. (ant)