Permintaan Dialog Forum Kerukunan Adat Belitong, Begini Respon Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta merespon cepat surat dari Forum Kedukunan Adat Belitong Se-Pulau Belitong.

Sebelumnya, Forum Kedukunan Adat Belitong Se-Pulau Belitong mengirimkan surat dengan Nomor 002/FKAB/2025 tertanggal 24 Juli 2025 yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Babel.

Menurut Edi Nasapta, ia selaku Wakil Ketua DPRD telah melakukan koordinasi awal dengan Pimpinan DPRD lainnya, khususnya Saudara Beliadi, yang merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Belitung dan Belitung Timur.

"Saya sampaikan, bahwa saya sudah menghubungi langsung Saudara Beliadi melalui sambungan telepon, dan kami bersepakat untuk segera mencarikan waktu yang memungkinkan bagi kami berdua, bersama dengan seluruh anggota DPRD dari Dapil Belitung dan Belitung Timur, yang berjumlah sembilan orang," kata Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta dalam keterangan tertulis yang diterimah Belitong Ekspres.

BACA JUGA:Forum Kedukunan Adat Belitong Desak DPRD Babel Evaluasi Gubernur dan Wakil Gubernur

Edi menambahkan, mereka bersama akan hadir secara langsung dalam agenda dialog sebagaimana diminta oleh Forum Kedukunan Adat Belitong.

Kesepahaman ini lahir dari komitmen mereka untuk senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya dari Pulau Belitong.

"Kami memahami bahwa persoalan yang diangkat dalam surat tersebut menyangkut masa depan Provinsi Babel secara keseluruhan," sebut Politisi Nasdem itu.

Oleh karena itu, kehadiran mereka nantinya bukan hanya sekadar memenuhi undangan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral mereka sebagai wakil rakyat.

Edi melanjutkan, mereka juga tetap berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menempuh jalur rekonsiliasi yang baik, demi stabilitas dan keharmonisan pemerintahan daerah. 

BACA JUGA:Samsat Belitung Hadirkan Setempoh di Pasar Berehun

Namun, di sisi lain, aspirasi masyarakat yang meminta ruang dialog harus tetap mereka respon secara terbuka dan konstruktif. Maka, jangan sampai ada kesan bahwa DPRD menutup diri atau abai terhadap suara rakyat.

"Kami sampaikan agar masyarakat mengetahui bahwa kami di DPRD telah dan sedang bekerja untuk merespon setiap aspirasi dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.