1 Pranata Humas Ampu 3 OPD, Diskominfo SP Beltim Terapkan Sistem Counterpart PPID

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Sistem counterpart dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai diterapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Diskominfo SP Kabupaten Beltim, Bayu Priyambodo mengatakan, dalam sistem ini satu pranata humas akan mengampu dan membina tiga OPD sekaligus.

Ia menjelaskan bahwa sistem counterpart ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik di tingkat perangkat daerah.

“Satu pranata humas akan menjadi pendamping tiga OPD. Mereka tidak hanya mendampingi dari sisi kehumasan, tapi juga pada pengelolaan statistik sektoral dan aplikasi telematika (Aptika),” ujar Bayu usai kegiatan koordinasi rutin bersama pranata humas, Rabu (16/7/2025).

BACA JUGA:Diskominfo Beltim Bentuk Tim Pembinaan PPID, Perkuat Kolaborasi Humas dan Statistisi

Bayu menyebut, langkah ini juga sejalan dengan kebutuhan pasca masuknya sejumlah CPNS baru di lingkungan Diskominfo. Dengan formasi yang lebih lengkap, Diskominfo siap memperkuat kolaborasi lintas bidang antara pranata humas, statistisi, dan pranata komputer.

“Dengan personel baru, kita bentuk tim pembinaan yang menyentuh langsung ke OPD. Ini upaya kita untuk membina PPID pembantu agar bisa bekerja optimal dan memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan terbuka kepada masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, sistem PPID di Kabupaten Beltim telah berbasis digital dan online, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik secara mudah dan transparan.

Namun, pendampingan di level OPD dinilai masih sangat diperlukan, terutama dalam hal pengelolaan data, dokumentasi kegiatan, hingga pelaporan informasi.

BACA JUGA:TPA BLE Banyumas Jadi Rujukan Nasional, Bupati Sadewo Sambut Kunjungan Bupati Beltim

“Semua OPD sudah menyiapkan narahubung untuk PPID. Nantinya tim kami akan turun membina, sekaligus memastikan standar pelayanan informasi di tiap OPD berjalan sesuai regulasi,” tambah Bayu.

Penerapan sistem counterpart ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi serta pelayanan publik berbasis digital.***