Penambang Timah Ilegal Angkat Kaki dari Perairan Sijuk Usai Penertiban Aparat

SIJUK, BELITONGEKSPRES.COM – Aktivitas tambang timah ilegal yang sempat marak di Perairan Sijuk, Kabupaten Belitung, kini mulai mereda.

Puluhan penambang yang sebelumnya beroperasi secara bebas di kawasan tersebut, dilaporkan telah menghentikan aktivitasnya sejak Jumat, 4 Juli 2025 lalu.

Langkah ini merupakan hasil dari aksi penertiban yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Sijuk bersama aparat gabungan dari Polsek Sijuk dan Kodim 0414 Belitung.

Penertiban dilakukan secara menyeluruh di sejumlah titik rawan tambang ilegal, termasuk kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) Sengkelik serta sejumlah pantai dan sungai di wilayah Kecamatan Sijuk.

BACA JUGA:Belitung Expo 2025 Usai, Perputaran Uang Capai Rp 1,3 Milliar

Camat Sijuk, Sastra Yuni Ardi, membenarkan bahwa penertiban telah dilakukan di beberapa lokasi strategis yang kerap menjadi tempat beroperasinya para penambang ilegal.

"Beberapa titik yang kami datangi antara lain Sungai Balai di Desa Sijuk, Aik Mengeling, serta Dusun Mungsang Sungai Padang dan sekitarnya," ungkap Sastra kepada Belitong Ekspres, Minggu (6/7/2025).

Sastra menjelaskan, kegiatan penertiban ini merupakan respons atas keluhan masyarakat yang resah dengan aktivitas tambang timah ilegal yang semakin meresahkan.

Apalagi, keberadaan tambang-tambang ini telah menjadi sorotan publik, bahkan diberitakan di berbagai media cetak dan online.

BACA JUGA:Juli Hemat, Staycation & Kulineran Nikmat! Cek Promo La Lucia Boutique Belitung Sekarang

"Setelah kami lakukan penertiban, kami juga menyampaikan imbauan secara persuasif agar para penambang tidak lagi melakukan aktivitas ilegal di lokasi tersebut," katanya.

Menurutnya, saat penertiban berlangsung, masih banyak penambang yang sedang melakukan kegiatan penambangan.

Meski demikian, pihak kecamatan bersama aparat memilih pendekatan humanis dengan memberikan teguran dan peringatan secara langsung.

"Jumlahnya cukup banyak. Tapi pendekatan kita masih persuasif. Kami beri kesempatan untuk mereka mundur secara sukarela. Namun apabila mereka tetap membandel, akan ada tindakan tegas dari instansi terkait," tegas Sastra.