Menjaga Industri Nasional Saat Dunia Bergejolak: Ancaman dan Peluang 2025

Reporter: Rioberto Sidauruk |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 03 Jul 2025 - 23:04

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya saat groundbreaking pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025)--(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa)

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Ketegangan geopolitik dan geoekonomi global kian meningkat, memicu gelombang tantangan baru yang tak terelakkan bagi sektor industri di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Laporan terbaru Kementerian Perindustrian per 2 Juli 2025 menunjukkan bahwa industri nasional tengah berada pada titik kritis, menghadapi risiko sekaligus peluang di tengah perubahan dinamika global yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut penerapan strategi yang lebih adaptif dan responsif agar industri tetap kompetitif.

Salah satu indikator menguatnya arus proteksionisme global terlihat dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50 persen, efektif per 4 Juni 2025. Meskipun balasan tarif dari negara lain belum diberlakukan, langkah ini menjadi sinyal awal yang berdampak langsung pada industri dalam negeri.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas, tercermin dari kesepakatan Jenewa yang menetapkan tarif 30 persen bagi produk asal China yang masuk ke AS, serta tarif 10 persen untuk produk AS yang diekspor ke China. Kebijakan ini menimbulkan ancaman serius bagi industri nasional Indonesia.

Salah satu dampak nyata dari kebijakan tersebut adalah potensi produk China membanjiri pasar alternatif, termasuk Indonesia. Hal ini dapat terjadi melalui mekanisme pengalihan perdagangan (trade diversion) atau bahkan praktik dumping, yang dapat mengganggu daya saing produk dalam negeri.

Tak hanya konflik ekonomi, tensi geopolitik global juga turut memperparah situasi. Konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, serta meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel, telah mendorong harga minyak mentah dunia melonjak di atas angka 70 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut diperburuk oleh ancaman penutupan Selat Hormuz—jalur vital yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak global. Jika jalur ini terganggu, dampaknya akan sangat besar terhadap rantai pasok energi dan bahan baku industri. Lonjakan harga energi dan kelangkaan pasokan dipastikan akan meningkatkan biaya produksi dan menekan kinerja sektor industri nasional.

Situasi ini bukan sekadar tercermin dalam angka statistik semata, melainkan menjadi sinyal nyata atas tekanan serius yang dihadapi industri nasional dalam menjalankan operasionalnya.

Data terbaru menunjukkan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,90 pada Juni 2025—angka yang menandakan fase kontraksi. Penurunan ini menggarisbawahi lemahnya permintaan baru, terutama dari pasar ekspor, yang semakin tertekan akibat ketidakpastian global dan ketegangan perdagangan internasional.

Kontributor Utama

Di tengah gempuran berbagai tantangan global, sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) tetap menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pada Mei 2025, Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan sebesar 4,9 miliar dolar AS, menempatkan negeri ini sebagai negara dengan surplus perdagangan terbesar ketiga di dunia.

Ironisnya, Amerika Serikat—negara yang tengah terlibat perang dagang global—justru menjadi kontributor terbesar terhadap surplus tersebut. Pada April 2025, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,08 miliar dolar AS, menjadi angka ekspor tertinggi ke satu negara.

menjaga industri nasional saat dunia bergejolak: ancaman dan peluang 2025                            jakarta, belitongekspres.com – ketegangan geopolitik dan geoekonomi global kian meningkat, memicu gelombang tantangan baru yang tak terelakkan bagi sektor industri di berbagai belahan dunia, termasuk indonesia.
laporan terbaru kementerian perindustrian per 2 juli 2025 menunjukkan bahwa industri nasional tengah berada pada titik kritis, menghadapi risiko sekaligus peluang di tengah perubahan dinamika global yang semakin kompleks. kondisi ini menuntut penerapan strategi yang lebih adaptif dan responsif agar industri tetap kompetitif.
salah satu indikator menguatnya arus proteksionisme global terlihat dari kebijakan pemerintah amerika serikat yang menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50 persen, efektif per 4 juni 2025. meskipun balasan tarif dari negara lain belum diberlakukan, langkah ini menjadi sinyal awal yang berdampak langsung pada industri dalam negeri.
perang dagang antara amerika serikat dan china kembali memanas, tercermin dari kesepakatan jenewa yang menetapkan tarif 30 persen bagi produk asal china yang masuk ke as, serta tarif 10 persen untuk produk as yang diekspor ke china. kebijakan ini menimbulkan ancaman serius bagi industri nasional indonesia.
salah satu dampak nyata dari kebijakan tersebut adalah potensi produk china membanjiri pasar alternatif, termasuk indonesia. hal ini dapat terjadi melalui mekanisme pengalihan perdagangan (trade diversion) atau bahkan praktik dumping, yang dapat mengganggu daya saing produk dalam negeri.
baca juga:museum kayu tuah himba, menyingkap wasiat hutan kalimantan 
tak hanya konflik ekonomi, tensi geopolitik global juga turut memperparah situasi. konflik rusia-ukraina yang masih berlangsung, serta meningkatnya ketegangan antara iran dan israel, telah mendorong harga minyak mentah dunia melonjak di atas angka 70 dolar as per barel.
kondisi tersebut diperburuk oleh ancaman penutupan selat hormuz—jalur vital yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak global. jika jalur ini terganggu, dampaknya akan sangat besar terhadap rantai pasok energi dan bahan baku industri. lonjakan harga energi dan kelangkaan pasokan dipastikan akan meningkatkan biaya produksi dan menekan kinerja sektor industri nasional.
situasi ini bukan sekadar tercermin dalam angka statistik semata, melainkan menjadi sinyal nyata atas tekanan serius yang dihadapi industri nasional dalam menjalankan operasionalnya.
data terbaru menunjukkan indeks manajer pembelian (pmi) manufaktur indonesia turun ke level 46,90 pada juni 2025—angka yang menandakan fase kontraksi. penurunan ini menggarisbawahi lemahnya permintaan baru, terutama dari pasar ekspor, yang semakin tertekan akibat ketidakpastian global dan ketegangan perdagangan internasional.
kontributor utama 
di tengah gempuran berbagai tantangan global, sektor industri pengolahan nonmigas (ipnm) tetap menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. pada mei 2025, indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan sebesar 4,9 miliar dolar as, menempatkan negeri ini sebagai negara dengan surplus perdagangan terbesar ketiga di dunia.
ironisnya, amerika serikat—negara yang tengah terlibat perang dagang global—justru menjadi kontributor terbesar terhadap surplus tersebut. pada april 2025, nilai ekspor indonesia ke as mencapai 2,08 miliar dolar as, menjadi angka ekspor tertinggi ke satu negara.
baca juga:hilirisasi rempah indonesia: strategi bangkitkan devisa dan sejahterakan petani kecil
dengan tingkat utilitas kapasitas ipnm yang berada di level 60,6 persen, masih terdapat ruang besar bagi peningkatan produksi dan perluasan pasar ekspor produk manufaktur. ini menjadi peluang penting untuk memperkuat kinerja industri nasional di tengah perlambatan global.
secara global, posisi indonesia sebagai negara manufaktur terbesar ke-12 di dunia dan peringkat pertama di asia tenggara, berdasarkan nilai tambah manufaktur yang mencapai 255 miliar dolar as pada tahun 2023, menjadi bukti bahwa fondasi industri nasional cukup kuat dan layak untuk terus dikembangkan.
meskipun produk baja dan aluminium bukan termasuk komoditas ekspor utama indonesia ke amerika serikat, pemerintah tetap harus mewaspadai potensi lonjakan impor kedua produk tersebut—khususnya dari china—akibat efek pengalihan perdagangan (trade diversion) pasca kenaikan tarif di pasar as.
ancaman serupa juga mengintai sektor industri lainnya. data menunjukkan peningkatan signifikan impor dari china untuk produk tekstil dan produk tekstil (tpt), alas kaki, sektor agro, hingga aneka industri seperti mainan anak-anak dan alat olahraga.
situasi ini menuntut kewaspadaan ekstra serta respons kebijakan yang tegas. pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen perlindungan perdagangan, antara lain melalui penerapan bea masuk anti dumping (bmad), bea masuk imbalan (bmi), dan bea masuk tindakan pengamanan (bmtp) guna menjaga stabilitas industri dalam negeri dari serbuan produk impor murah.
selain risiko tekanan perdagangan, ketidakpastian global juga berpotensi memicu capital outflow. namun di sisi lain, dinamika geopolitik saat ini membuka peluang strategis, terutama dalam bentuk relokasi basis produksi dan diversifikasi rantai pasok global.
peluang ini perlu dimanfaatkan secara optimal. ketegangan dagang antara as dan china telah menyebabkan banyak perusahaan china kehilangan daya saing di pasar amerika. 
ini menjadi momentum emas bagi indonesia untuk menarik arus investasi asing langsung (foreign direct investment/fdi), khususnya dari china, dengan menawarkan iklim usaha yang stabil, insentif menarik, serta infrastruktur industri yang terus berkembang.
baca juga:sepuluh penguatan amandemen uu perlindungan konsumen
produk-produk seperti laptop, komponen komputer, ponsel, hingga panel surya kini menjadi target utama relokasi industri global. indonesia perlu memperkuat daya saing guna menarik investasi di sektor padat karya dan berorientasi ekspor, dengan menjaga stabilitas politik dan mengoptimalkan pasar domestik yang besar. pemerintah juga menawarkan berbagai insentif strategis, seperti fasilitas pph 21 dtp, kredit investasi, hingga dukungan kur.
desakan parlemen
dalam rapat kerja antara kementerian perindustrian dan komisi vii dpr ri, parlemen menyampaikan sejumlah desakan strategis guna memperkuat sektor industri nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
pertama, kementerian perindustrian diminta untuk menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan mitra dagang indonesia di berbagai negara. hal ini dianggap krusial demi menjaga kelancaran arus perdagangan dan mencegah terjadinya hambatan non-tarif yang bisa merugikan pelaku industri dalam negeri.
kedua, komisi vii mendorong kementerian agar lebih aktif dalam melakukan pembinaan terhadap industri nasional. tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, melalui penyederhanaan perizinan, pemberian kepastian hukum, dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan sektor industri. birokrasi yang kompleks dan regulasi yang tidak konsisten selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan industri domestik.
ketiga, parlemen juga mendesak diterapkannya kebijakan yang mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri. upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah, bumn, hingga bumd. selain itu, kampanye besar-besaran untuk mendorong masyarakat menggunakan produk lokal juga dinilai sangat penting demi membangun ketahanan industri nasional dari dalam.
baca juga:memacu pendidikan digital di sekolah
tak kalah penting, komisi vii juga meminta agar kementerian perindustrian segera membentuk sistem cadangan industri nasional. sistem ini diharapkan mampu menjadi tameng strategis untuk menghadapi gangguan pasokan global serta menjaga kontinuitas produksi industri dalam negeri pada masa krisis atau darurat.
sistem cadangan industri nasional yang diminta parlemen harus mampu menjalankan fungsi monitoring, mitigasi, dan respons cepat terhadap berbagai gangguan rantai pasok. termasuk fluktuasi nilai tukar, lonjakan biaya logistik, hingga gejolak pasokan bahan baku global. keberadaan cadangan strategis ini akan menjadi bantalan vital bagi industri nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu.
melihat tantangan besar yang terbentang di depan, ditambah desakan kuat dari parlemen, kementerian perindustrian dituntut untuk segera mempercepat implementasi strategi antisipatif. langkah-langkah seperti hilirisasi industri dan diversifikasi produk manufaktur—dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan—menjadi semakin penting. 
di sisi lain, perluasan akses pasar global melalui pemenuhan standar kualitas internasional serta diplomasi perdagangan yang agresif juga harus digencarkan. tidak kalah penting, penerapan instrumen perlindungan industri seperti bea masuk anti-dumping dan kebijakan safeguard harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
dengan kebijakan yang tepat sasaran, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan dukungan legislatif yang solid, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan global, industri nasional indonesia bukan hanya mampu bertahan. tetapi justru siap tampil sebagai pemain strategis yang berdaulat dalam rantai pasok global masa depan.
*) rioberto sidauruk adalah pemerhati industri strategis, tenaga ahli di komisi vii dpr ri yang membidangi industri, pariwisata, umkm, ekonomi kreatif, bsn dan lembaga penyiaran publik

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 4 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan