Belanja Negara 2024 Tembus Rp3.359 Triliun, Kemiskinan & Pengangguran Turun Tajam

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah mencatat realisasi belanja negara sepanjang 2024 mencapai Rp3.359,8 triliun atau naik 7,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lonjakan anggaran ini tidak sekadar angka di atas kertas, tetapi telah berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam laporan pertanggungjawaban APBN 2024 yang disampaikan di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 1 Juli, Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi belanja negara yang terarah dan terukur berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. 

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan per Maret 2024 berada di 9,03 persen, kemudian turun menjadi 8,57 persen pada September. Bahkan, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan mendekati nol, dengan catatan 0,83 persen.

Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka juga mencatat perbaikan. Per Agustus 2024, pengangguran turun ke level 4,91 persen, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:AS Rencanakan Pemangkasan Tarif Impor untuk Produk Pertanian Seperti Kakao dan Kopi

BACA JUGA:Tips Investasi untuk Karyawan Bergaji UMR: Mulai dari Kecil, Hasil Maksimal

Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan belanja negara tahun lalu diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, menjaga stabilitas nasional, serta mendukung agenda strategis seperti pemilihan umum. Pemerintah juga menggenjot transfer ke daerah melalui peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperkuat pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Pengelolaan fiskal 2024 disebut dilakukan secara pruden di tengah tekanan kebutuhan nasional yang meningkat. Fokus utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran agar program-program prioritas memberi hasil nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kementerian Keuangan menegaskan, capaian belanja tahun ini akan menjadi landasan kuat bagi kesinambungan kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai 2025. Arah kebijakan tetap bertumpu pada perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan penguatan stabilitas fiskal jangka panjang. (beritasatu)