UMKM Kini Susah Dapat KUR, Bank Indonesia Ungkap Alasannya

BELITONGEKSPRES.COM - Penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menghadapi tantangan. Tidak hanya dari sisi volume yang menurun, kualitas kredit juga ikut tertekan. Per Mei 2025, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM tercatat sebesar 4,49 persen, meningkat dari 4,36 persen di April 2025.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya menjadi penyebab utama kenaikan NPL tersebut.

"Kami terus mencermati situasi ini agar tidak berlangsung lama. Jika dibiarkan, bisa menekan daya tahan ekonomi kita secara keseluruhan," ujar Bimo kepada Jawa Pos, Kamis 26 Juni.

Sektor Pertanian Jadi Andalan

Meski risiko meningkat, optimisme terhadap prospek penyaluran kredit tetap ada. Bimo menyebutkan, perbankan di Lampung masih menunjukkan semangat tinggi dalam menyalurkan kredit, terutama ke sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian dan komoditas ekspor.

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Aturan Baru, Pajak Penjual Online Akan Diterapkan Mulai Bulan Depan

BACA JUGA:Beras SPHP Dioplos Menjadi Premium, Mentan Amran Minta Hentikan Sebelum Ditindak

Komoditas utama seperti kopi, kakao, dan padi dinilai masih memiliki performa yang kuat dan stabil, yang turut menopang kinerja sektor-sektor yang dibiayai bank.

"Harga-harga komoditas ini cukup bagus dalam beberapa waktu terakhir dan diperkirakan akan stabil hingga akhir tahun," jelasnya.

Penyaluran KUR Terkendala Regulasi

Meski pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 22 persen dari total kredit komersial, realisasinya masih menemui hambatan. Menurut Bimo, banyak bank menyampaikan adanya kendala administratif dalam pemenuhan persyaratan KUR oleh para debitur.

"Saya tidak bermaksud menyalahkan siapa pun, tetapi regulasi yang ketat jadi hambatan tersendiri bagi ekspansi KUR," ujarnya.

Kondisi ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi yang membuat bank semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit, demi menjaga kualitas aset dan menghindari lonjakan NPL lebih lanjut.

BACA JUGA:Mentan Laporkan 212 Produsen Beras Nakal ke Kapolri dan Kejaksaan Agung

BACA JUGA:Indonesia Siap Kuasai Rantai Pasok EV Lewat Hilirisasi Nikel

Pemilik UMKM fashion, Jan Ayu Linda Soedibyo, mengungkapkan bahwa pengetatan anggaran pemerintah ikut berdampak langsung terhadap bisnisnya. Menurunnya permintaan dari instansi pemerintah membuat penjualan menurun dan standar pesanan pun ikut disesuaikan.