BPKH Limited Minta Maaf Soal Makanan Jamaah Haji: Ini Penjelasan dan Kompensasinya

BELITONGEKSPRES.COM - Anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPKH Limited, menyampaikan permohonan maaf atas kendala layanan konsumsi yang dialami sebagian jamaah haji Indonesia pada 14 Dzulhijah 1446 H di Makkah. Gangguan terjadi usai jamaah menjalani rangkaian puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Kami memahami pentingnya layanan konsumsi sebagai bagian dari kenyamanan jamaah usai puncak haji. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan yang terjadi,” ujar Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, di Makkah, Kamis 12 Juni.

Penyebab Gangguan Distribusi Konsumsi

Layanan konsumsi BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal di Makkah. Namun, pada 10–11 Juni, dua dapur mengalami kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan dan kekurangan distribusi makanan, hanya mencapai 10.000 paket dari target 20.000 per dapur.

BACA JUGA:Saudi Batal Kurangi Kuota Haji Indonesia 50 Persen, Ini Penjelasan Resmi BPH

BACA JUGA:Raja Salman Hadiahkan 2,5 Juta Mushaf Alquran untuk Jemaah Haji 2025

Sebagai respons cepat, BPKH Limited mendistribusikan makanan pengganti seperti:

• Nasi Bukhari
• Shawarma
• Makanan siap saji (Ready to Eat/RTE)

Namun, pihaknya mengakui upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi jamaah.

Kompensasi Jamaah: 10–15 Riyal per Waktu Makan

Sebagai bentuk tanggung jawab, BPKH Limited memberikan kompensasi kepada jamaah terdampak sebesar:

• 10 Riyal untuk makan pagi
• 15 Riyal untuk makan siang dan malam

“Kami bertanggung jawab penuh. Evaluasi total sedang dilakukan agar kejadian serupa tak terulang,” tegas Direktur BPKH Limited lainnya, Iman Nikmatullah.

Peran BPKH Limited dalam Haji 2025

BPKH Limited berperan sebagai mitra Kementerian Agama dalam:

BACA JUGA:Tak Perlu Pansus Haji 2025, DPR Minta Perkuat Diplomasi Lewat Badan Haji

BACA JUGA:Menag Minta Maaf atas Kendala Haji 2025, Janji Evaluasi Menyeluruh

• Menyediakan fresh meal dan RTE selama puncak haji
• Menyalurkan bumbu Nusantara untuk dapur katering di Makkah dan Madinah
• Mengelola area komersial hotel jamaah bagi pelaku UMKM Indonesia
• Menyediakan layanan kargo untuk pengiriman barang jamaah ke tanah air

DPR: Harus Ada Kompensasi Layak

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Satori, mendesak penyelenggara memberikan kompensasi layak atas kegagalan dua dapur dalam pendistribusian makanan.

“Jika gagal memenuhi kebutuhan 20.000 paket, harus ada penggantian setara. Ini menyangkut hak jamaah,” ujarnya.

Komitmen Perbaikan BPKH Limited