Wow! Gaji Hakim Resmi Dinaikkan 280 Persen oleh Presiden Prabowo

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen. Keputusan ini disampaikan langsung saat acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis 12 Juni.

Alasan Kenaikan Gaji Hakim

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemberian insentif yang layak kepada para penegak hukum. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem hukum yang bersih dan tidak bisa dibeli.

"Hari ini, saya ambil keputusan untuk menaikkan gaji hakim yang paling junior sekalipun sebesar 280 persen," tegas Prabowo.

BACA JUGA:Raja Salman Hadiahkan 2,5 Juta Mushaf Alquran untuk Jemaah Haji 2025

BACA JUGA:Tak Perlu Pansus Haji 2025, DPR Minta Perkuat Diplomasi Lewat Badan Haji

Ia menyoroti bahwa selama lebih dari 18 tahun, tidak ada peningkatan signifikan dalam penghasilan hakim. Hal ini dianggap berpotensi melemahkan integritas peradilan dan membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat.

Tak Ada Lagi Hakim Dipermalukan

Kebijakan ini tak hanya menyentuh soal nominal. Lebih dari itu, Prabowo menyoroti kehormatan profesi hakim yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Prabowo juga menyatakan bahwa langkah ini bukan untuk memanjakan hakim, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara agar para penegak hukum tidak tergoda menyalahgunakan kekuasaan.

"Saya tidak ingin ada hakim yang dipermalukan lagi. Saya ingin yudikatif kita kuat, punya martabat, dan bebas dari intervensi," ucapnya.

Prabowo menambahkan bahwa dengan sistem hukum yang adil dan kokoh, aparat penegak hukum seperti polisi, TNI, dan Kejaksaan akan lebih efektif menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan.

BACA JUGA:Menag Minta Maaf atas Kendala Haji 2025, Janji Evaluasi Menyeluruh

BACA JUGA:Dorong Daya Beli, Kemensos Cairkan Bansos Penebalan Sembako Rp400 Ribu

Arah Baru Reformasi Peradilan

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo akan menempatkan reformasi hukum sebagai prioritas utama dalam periode pemerintahannya. Ia meyakini bahwa kemajuan negara harus didasari oleh sistem peradilan yang kredibel dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan pribadi atau politik.

"Kalau sistem hukum kita kuat, Indonesia akan berhasil. Itu kuncinya," tutup Presiden Prabowo.  (jwp)