Menteri ESDM Dihadang di Sorong, Golkar: Izin Tambang Bukan Diterbitkan Bahlil

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, tidak mempermasalahkan adanya unjuk rasa yang menyasar Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari iklim demokrasi-Muhammad Ridwan-JawaPos.com

BELITONGEKSPRES.COM - Kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu 7 Juni, disambut aksi demo warga yang menolak aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

Massa menuding aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Gag Nikel telah merusak ekosistem di kawasan konservasi dunia tersebut. Mereka menolak kehadiran industri tambang di wilayah yang dikenal sebagai surga bawah laut Indonesia.

Izin Tambang Terbit Sejak 2017

Merespons situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi, namun ia mengajak masyarakat untuk lebih objektif memahami kronologi perizinan tambang.

BACA JUGA:Menteri ESDM Tinjau Langsung, Masyarakat Pulau Gag Minta Tambang Nikel Dilanjutkan

BACA JUGA:Kementerian ESDM Pastikan Tambang Nikel Pulau Gag Raja Ampat Tidak Bermasalah

“Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat itu sudah ada sejak tahun 2017, saat Menteri ESDM dijabat oleh Ignasius Jonan. Jadi bukan Bahlil yang menerbitkan izin tersebut,” kata Idrus, Senin 9 Juni.

Idrus menegaskan bahwa Bahlil Lahadalia baru bergabung di pemerintahan pada 2019 sebagai Kepala BKPM, dan baru kemudian menjabat sebagai Menteri ESDM di kabinet selanjutnya.

Bahlil Dinilai Responsif 

Lebih lanjut, Idrus menyesalkan munculnya narasi negatif yang menyudutkan Bahlil dengan label "penipu." Ia menegaskan bahwa Bahlil telah menunjukkan komitmennya dengan turun langsung ke lokasi tambang yang dipersoalkan.

“Pak Bahlil tidak hanya duduk di balik meja. Ia hadir langsung, berdialog dengan masyarakat, dan meninjau situasi lapangan. Itu bentuk tanggung jawab nyata,” ujarnya.

BACA JUGA:Tambang Nikel Ancam Kelestarian Raja Ampat, KLH Segel Perusahaan Pencemar Lingkungan

BACA JUGA:Operasional Tambang Nikel di Raja Ampat Dihentikan Sementara, ESDM & KLHK Turun Tangan

Idrus juga menekankan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan publik, namun proses harus berjalan sesuai data dan fakta yang valid, bukan hanya berdasarkan asumsi.

Tambang Nikel dan Isu Lingkungan di Raja Ampat

Pulau Gag di Raja Ampat memang termasuk kawasan yang sensitif secara ekologis. Aktivitas tambang di area ini telah lama menjadi polemik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Idrus menambahkan bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus dikedepankan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan