Belitung dan Ironi Anggaran Miliaran: Sampah Berserakan, Etika Terabaikan

Reporter: Hairul Sandi Mantowi |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 08 Jun 2025 - 21:25

Hairul Sandi Mantowi, Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada-(Dok: Pribadi)-

BELITONGEKSPRES.COM - TPA Gunung Sadai di Kabupaten Belitung telah mendapat peringatan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menerapkan praktik pembuangan terbuka yang mencemari lingkungan.

Padahal, setiap tahun pemerintah daerah menggelontorkan anggaran pengelolaan sampah melalui APBD yang nilainya mencapai jutaan hingga miliaran rupiah. Ironisnya, semua itu tak tampak berbanding lurus dengan perbaikan di lapangan.

Kegagalan Sistem Pengelolaan Sampah

Anggaran yang dikeluarkan mencerminkan gagalnya pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, transparan, dan berbasis pada kebutuhan warga serta keberlanjutan lingkungan.

Lalu, apakah fenomena ini karena ketidakmampuan teknis pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung? Atau karena governmentality yang hanya berhenti pada pelaporan anggaran dan proyek simbolik tanpa tanggung jawab etis?

Seiring waktu permasalahan sampah semakin menguat dalam pembicaraan di berbagai kalangan masyarakat tingkat global hingga lokal. Di tingkat global ada SDGS yang menetapkan tujuan salah satunya adalah tata kelola sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis SDGs bersifat top-down dimulai dari agenda global PBB, diterjemahkan ke dalam RPJMN 2020–2024, lalu diimplementasikan oleh daerah hingga ke tingkat masyarakat.

Target Indonesia cukup ambisius yaitu 30% sampah dikurangi dan 70% tertangani pada 2025 (BPS, 2018). Di level Kabupaten contohnya di Belitung, target ini dijabarkan melalui Perda No. 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur aspek teknis dan kelembagaan. Namun, berdasarkan analisis laporan APBD 2020-2024 terlihat lemahnya pelaksanaan membuat tujuan keberlanjutan tetap jauh dari kenyataan.

Ketimpangan Fokus Anggaran

Sebagai implementasi Perda No. 11 Tahun 2015, Pemkab Belitung rutin menggelontorkan APBD untuk pengadaan untuk fasilitas pengelolaan sampah seperti tong sampah, sistem, dan kendaraan pengangkut sejak 2018 hingga 2023.

Total anggarannya mencapai Rp 2 miliar, mayoritas untuk sarana fisik. Namun, alih-alih memperbaiki situasi, fakta di lapangan justru menunjukkan stagnasi, bahkan kemunduran dalam tata kelola sampah.

Berdasarkan data yang diolah dari laman sipsn.menlhk.go.id periode 2020-2024, pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung tampak belum cukup adaptif dalam menghadapi dinamika peningkatan timbulan sampah.

Data lima tahun terakhir menunjukkan kegagalan serius dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung. Timbulan sampah naik tajam hampir 35% dari 2020 ke 2024 tapi kapasitas sistem tak ikut berkembang.

belitung dan ironi anggaran miliaran: sampah berserakan, etika terabaikan                            belitongekspres.com - tpa gunung sadai di kabupaten belitung telah mendapat peringatan langsung dari kementerian lingkungan hidup karena masih menerapkan praktik pembuangan terbuka yang mencemari lingkungan. 
padahal, setiap tahun pemerintah daerah menggelontorkan anggaran pengelolaan sampah melalui apbd yang nilainya mencapai jutaan hingga miliaran rupiah. ironisnya, semua itu tak tampak berbanding lurus dengan perbaikan di lapangan.
kegagalan sistem pengelolaan sampah 
anggaran yang dikeluarkan mencerminkan gagalnya pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, transparan, dan berbasis pada kebutuhan warga serta keberlanjutan lingkungan. 
lalu, apakah fenomena ini karena ketidakmampuan teknis pemerintah kabupaten (pemkab) belitung? atau karena governmentality yang hanya berhenti pada pelaporan anggaran dan proyek simbolik tanpa tanggung jawab etis?
seiring waktu permasalahan sampah semakin menguat dalam pembicaraan di berbagai kalangan masyarakat tingkat global hingga lokal. di tingkat global ada sdgs yang menetapkan tujuan salah satunya adalah tata kelola sampah.
baca juga:kehidupan kedua sampah plastik jadi furnitur cantik 
kebijakan pengelolaan sampah berbasis sdgs bersifat top-down dimulai dari agenda global pbb, diterjemahkan ke dalam rpjmn 2020–2024, lalu diimplementasikan oleh daerah hingga ke tingkat masyarakat. 
target indonesia cukup ambisius yaitu 30% sampah dikurangi dan 70% tertangani pada 2025 (bps, 2018). di level kabupaten contohnya di belitung, target ini dijabarkan melalui perda no. 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang mengatur aspek teknis dan kelembagaan. namun, berdasarkan analisis laporan apbd 2020-2024 terlihat lemahnya pelaksanaan membuat tujuan keberlanjutan tetap jauh dari kenyataan.
ketimpangan fokus anggaran
sebagai implementasi perda no. 11 tahun 2015, pemkab belitung rutin menggelontorkan apbd untuk pengadaan untuk fasilitas pengelolaan sampah seperti tong sampah, sistem, dan kendaraan pengangkut sejak 2018 hingga 2023. 
total anggarannya mencapai rp 2 miliar, mayoritas untuk sarana fisik. namun, alih-alih memperbaiki situasi, fakta di lapangan justru menunjukkan stagnasi, bahkan kemunduran dalam tata kelola sampah.
berdasarkan data yang diolah dari laman sipsn.menlhk.go.id periode 2020-2024, pengelolaan sampah di kabupaten belitung tampak belum cukup adaptif dalam menghadapi dinamika peningkatan timbulan sampah. 
data lima tahun terakhir menunjukkan kegagalan serius dalam pengelolaan sampah di kabupaten belitung. timbulan sampah naik tajam hampir 35% dari 2020 ke 2024 tapi kapasitas sistem tak ikut berkembang. 
baca juga:dlh belitung dorong pondok pesantren kelola sampah secara mandiri, berikut solusinya
upaya pengurangan sampah justru menurun, dari 17,06% (2021) ke 13,72% (2024), jauh dari target nasional 30%. penanganan sampah juga melemah, setelah sempat menyentuh 73,23% (2022), angkanya turun jadi 61,07% pada 2024. 
daur ulang pun stagnan di bawah 5.000 ton per tahun. semua ini menandakan satu hal yaitu sistem pengelolaan sampah di belitung kelelahan, sementara kebijakan ekonomi sirkular belum benar-benar dijalankan.
etika dan moral tata kelola
capaian pengelolaan sampah di kabupaten belitung masih jauh dari target nasional. tren pengurangan, penanganan, dan daur ulang justru menunjukkan perlambatan, bahkan kemunduran. 
hal ini memunculkan pertanyaan penting, seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran selama ini? apakah pengadaan tong sampah dan kendaraan sudah benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan? faktanya, kinerja pengelolaan tak kunjung membaik meski investasi alat dan fasilitas terus dilakukan.
secara administratif, pengadaan mungkin sudah sesuai prosedur dokumen seperti rkpd, laporan anggaran, hingga rencana pengadaan bisa saja lengkap. tapi dari sisi etika publik, kebijakan ini patut dipertanyakan. 
untuk siapa tong sampah itu diadakan jika sistem pengangkutan saja tak tersedia? inilah bentuk kegagalan moral dalam tata kelola. guy peters mengingatkan, kebijakan harus relevan dengan masalah nyata di masyarakat. bila pengadaan hanya demi menyerap anggaran atau memenuhi indikator, maka yang terjadi bukan solusi, melainkan kekosongan makna.
baca juga:dari sampah jadi berkah: masyarakat manado sulap plastik jadi produk bernilai
kebijakan pengelolaan sampah mungkin sah secara hukum, tapi cacat secara etis. ada akuntabilitas semu, di mana pemerintah tampak menjalankan tugas, namun tidak menyelesaikan akar masalah. 
governmentality dan kegagalan kebijakan
dengan pendekatan michel foucault tentang governmentality, kebijakan ini jadi praktik kekuasaan yang terselubung lewat teknik administratif yang tampak netral tapi bisa memperkuat ketimpangan dan bersifat arbitrer meski legal.
dalam kasus belitung, pengadaan alat dan fasilitas tidak seimbang antara hulu dan hilir. dana lebih banyak mengalir ke hilir (tong sampah, truk, tpa), sementara upaya hulu seperti edukasi, regulasi, dan insentif diabaikan. 
akhirnya, anggaran lebih mengakomodasi kepentingan elite atau sekadar menyerap dana, bukan kebutuhan riil masyarakat. pengadaan jadi soal prosedur, bukan solusi, dan di sini etika publik benar-benar hilang.
ketiadaan sistem pengangkutan sampah di desa dan tidak adanya pemanfaatan sampah sebagai energi menunjukkan kebijakan yang gagal memperhitungkan ekosistem layanan publik secara menyeluruh. 
tong sampah jadi simbol kebijakan yang hanya fokus pada output fisik, bukan hasil sosial yang nyata. dalam kerangka new public management, birokrasi harus mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran tanpa value for money.
baca juga:kisah inspiratif suharyadi: mengubah sampah jadi berkah 
contoh sukses pengelolaan sampah 
berkaca dari salah satu desa yang berhasil memerangi sampai yaitu kalurahan panggungharjo di bantul yang berhasil mengelola sampah lewat kupas, kelompok usaha yang menerapkan konsep 3r dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. 
mereka menggunakan composter bag, ember tumpuk dengan maggot, dan losida kaktus untuk mengolah sampah organik, serta memanfaatkan sampah sebagai pakan ternak dan mengonversi sampah anorganik jadi tabungan emas. 
pendekatan ini tidak hanya mengutamakan ekonomi, tapi juga aspek sosial dan teknologi, sehingga efektif mengelola sampah dari hulu ke hilir dan meminimalkan residu tpa. 
model ini bisa jadi contoh penting bagi daerah seperti belitung, yang masih fokus pada pengadaan fisik tanpa sinergi hulu-hilir dan partisipasi masyarakat, sehingga butuh pendekatan yang lebih menyeluruh dan nyata. 
penggunaan dana publik tanpa manfaat nyata merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan pada institusi negara. untuk menjembatani gap antara etika dan legalitas, perlu perubahan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. 
pertama, audit sosial harus diperkuat agar masyarakat bisa menilai manfaat kebijakan secara langsung. kedua, indikator akuntabilitas harus melibatkan relevansi dan dampak, bukan hanya prosedur. ketiga, partisipasi warga dalam perencanaan perlu ditingkatkan agar kebijakan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil.
baca juga:masuk zona merah, dlh belitung ubah sistem pengolahan sampah
kesimpulan
pengelolaan sampah di kabupaten belitung menunjukkan kegagalan serius meskipun anggaran miliaran telah digelontorkan. ketidakseimbangan antara pengadaan sarana fisik dan kurangnya perhatian pada aspek hulu seperti edukasi, regulasi, dan partisipasi masyarakat menyebabkan stagnasi dan kemunduran capaian pengelolaan sampah. 
kondisi ini mencerminkan kegagalan moral dan etika publik, di mana kebijakan hanya berfokus pada prosedur administratif dan serapan anggaran tanpa menghasilkan solusi nyata. 
untuk memperbaiki keadaan, perlu adanya reformasi menyeluruh melalui audit sosial yang transparan, indikator akuntabilitas berbasis dampak, dan keterlibatan aktif warga agar pengelolaan sampah benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat dan berkelanjutan.
*) hairul sandi mantowi, mahasiswa magister politik dan pemerintahan universitas gadjah mada

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 9 juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan