Badan Gizi Nasional Dukung Penambahan Anggaran untuk BPOM Awasi Program MBG

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar dapat lebih maksimal dalam mengawasi serta melakukan inspeksi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN dan BPOM di Jakarta, Rabu. Ia menegaskan pentingnya peran BPOM dalam inspeksi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan makan bergizi.

“BGN sangat mendukung penambahan anggaran untuk memperkuat fungsi BPOM dalam pengawasan SPPG dan program makan bergizi,” ujar Dadan.

Namun, jika penambahan anggaran menjadi kendala, Dadan mengusulkan agar fungsi pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dialihkan sepenuhnya dari BGN ke BPOM. Ia menambahkan bahwa pendanaan pengawasan tersebut bisa dikelola melalui tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) serta mekanisme Swakelola Tipe II.

BACA JUGA:Prabowo Minta Regulasi Migas Disederhanakan, Pejabat yang Menghambat Bakal Dicopot

BACA JUGA:Soal Ijazah Jokowi, Pakar: Secara Hukum Beban Pembuktian Ada di Penuduh

Swakelola Tipe II adalah metode pengadaan barang atau jasa yang direncanakan dan diawasi oleh satu kementerian atau lembaga, namun pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga lain yang terkait.

Menurut Dadan, keterlibatan BPOM semakin penting mengingat pertumbuhan jumlah SPPG yang pesat. Dari sekitar 190 unit saat ini, jumlah SPPG diperkirakan akan meningkat menjadi 1.400 pada Agustus, 7.000 pada November, dan mencapai 30.000 di akhir tahun.

“Dengan bertambahnya SPPG di seluruh Indonesia, peran BPOM dalam inspeksi dan pengawasan juga harus ditingkatkan secara signifikan,” kata Dadan.

Dadan juga menegaskan bahwa peran serta berbagai lembaga dan kementerian lain dalam Program Makan Bergizi Gratis sangat krusial. BGN pun tengah merancang sejumlah kerja sama dengan berbagai instansi terkait sebagai bagian dari instruksi presiden yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. (antara)