Kemenaker Ungkap Strategi Tekan Pengangguran di Tengah Maraknya PHK

BELITONGEKSPRES.COM - Di tengah kekhawatiran publik soal maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan bahwa tingkat pengangguran Indonesia justru menunjukkan tren membaik. Hal ini merespons data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2025 sebesar 4,76%.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan bahwa meskipun banyak pihak menyoroti isu PHK yang meningkat, data berbicara lain.

“Kalau kita lihat data, pengangguran justru menurun. Pada Agustus 2024 masih 4,91%, sekarang sudah turun jadi 4,76%,” jelas Yassierli saat ditemui di Menara BPJS Ketenagakerjaan, Kamis 8 Mei.

Meski demikian, Yassierli mengakui bahwa angka tersebut belum ideal dan tetap perlu perhatian serius, terutama karena beberapa sektor industri memang mengalami tekanan yang berdampak pada tenaga kerja.

BACA JUGA:Tanpa Impor, Stok Beras Nasional Tembus 3,6 Juta Ton di Mei 2025

BACA JUGA:Koperasi Desa Merah Putih Dapatkan Bantuan Rp5 Miliar per Desa

Untuk menekan angka pengangguran lebih lanjut, Kemenaker kini fokus pada penguatan koordinasi lintas kementerian, khususnya untuk memperluas peluang kerja melalui program-program pemerintah yang bersifat padat karya.

Salah satu yang tengah digencarkan adalah pemanfaatan program swasembada pangan dari Kementerian Pertanian. Program ini dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja karena mencakup berbagai aspek dalam ekosistem pertanian.

Tak hanya itu, program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah juga dianggap sebagai potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru di berbagai wilayah.

“Kami akan memperkuat komunikasi dengan kementerian teknis sebagai pusat penciptaan lapangan kerja,” ujar Yassierli.

Menurutnya, sinergi antara kementerian menjadi kunci untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan, termasuk tekanan akibat PHK. Pemerintah optimistis, langkah-langkah strategis ini akan mendorong penurunan pengangguran secara bertahap dan memperkuat ketahanan sektor tenaga kerja nasional. (beritasatu)