Solusi Tambang di DAS Lenggang? Bupati Beltim Akan Putuskan 25 Maret 2025

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Bupati Belitung Timur (Beltim), Kamarudin Muten, kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) lanjutan terkait permasalahan aktivitas penambangan timah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lenggang, Sabtu (22/3/2025). 

Rapat lanjut terkait aktivitas tambang timah di DAS Lenggang tersebut yang berlangsung di ruang rapat Bupati Beltim ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pihak-pihak terkait.  

Dalam rakor yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Beltim, Mathur Novriansyah, jajaran Forkopimda diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait penyelesaian permasalahan tambang di kawasan tersebut. Di antaranya Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Kepala UPT ESDM Provinsi wilayah Beltim, serta Kepala OPD terkait dan Direktur PDAM.

Bupati Kamarudin Muten menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aktivitas penambangan timah, tetapi menginginkan agar kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan.  

BACA JUGA:Bupati Beltim Pantau Langsung Tambang di DAS Lenggang, Masih Temukan Aktivitas Ilegal

BACA JUGA:Bertemu Penambang Sungai Lenggang, Bupati Beltim Bahas Solusi Air Bersih dan Perekonomian

"Tanggal 25 Maret kita akan kembali menggelar rapat dengan Forkopimda, PDAM, dan PT Timah. Setelah itu, baru kita ambil keputusan dan sampaikan hasilnya," ujar Kamarudin.  

Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik untuk aktivitas pertambangan di DAS Lenggang agar tetap berkelanjutan tanpa merusak ekosistem sungai.

Sebelumnya, Bupati Kamarudin sudah pernah menggelar pertemuan dengan perwakilan penambang di Gantung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kamarudin meminta tempo waktu selama sepekan agar aktivitas penambangan dapat berhenti guna melihat tingkat kekeruhan air yang merupakan bahan baku PDAM Gantung.

Faktanya, masih ada laporan ke Bupati yang menyebut aktivitas penambangan timah masih berjalan meskipun dilakukan di malam hari. Hal inilah yang kemudian membuat Bupati akan mengambil sikap atau keputusan setelah rapat koordinasi tanggal 25 Maret mendatang.