BGN Siapkan Mekanisme Baru untuk Program Makan Bergizi Gratis, Mulai Februari Tanpa Reimburse
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberi keterangan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025)-Putu Indah Savitri/am-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa mulai Februari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menggunakan mekanisme yang lebih efisien, di mana dana akan langsung ditransfer ke rekening mitra, menggantikan sistem reimburse yang digunakan sebelumnya.
“Kami sedang berusaha agar mulai Februari, anggaran tidak lagi melalui sistem reimburse, tapi langsung masuk ke rekening mitra. Ini akan mempermudah proses,” ujar Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Jakarta, Sabtu (25 Januari).
Dadan menambahkan bahwa blokir anggaran untuk BGN baru dibuka pada 6 Januari 2025, sementara program MBG sudah mulai berjalan pada hari yang sama. Oleh karena itu, pada dua minggu pertama pelaksanaan, penyedia makanan harus terlebih dahulu membiayai program ini dengan dana pribadi sebelum mendapat penggantian dari pemerintah melalui mekanisme reimburse.
Saat ini, program MBG telah berjalan di 31 provinsi di Indonesia, dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi untuk menyuplai makanan kepada penerima manfaat. Pada periode pertama, Januari hingga April 2025, diperkirakan sekitar 3 juta penerima manfaat akan menerima program ini. Target tersebut diperkirakan meningkat menjadi 6 juta penerima pada periode berikutnya, dari April hingga Agustus 2025.
BACA JUGA:Komnas Perempuan Minta Sekolah Hentikan Tes Kehamilan untuk Siswi
BACA JUGA:Politikus Golkar Menilai Swasembada Energi Akan Bawa Dampak Besar Bagi Masyarakat
Untuk mempercepat pencapaian target, yang awalnya direncanakan selesai pada akhir 2025, Presiden Prabowo meminta agar program ini diselesaikan lebih cepat, dengan target 82,9 juta penerima manfaat tercapai pada September 2025. Sebagai upaya percepatan tersebut, Dadan mengungkapkan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diperlukan.
“Pak Presiden menginginkan percepatan ini, jadi kami perlu anggaran tambahan untuk memastikan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai pada September 2025,” jelas Dadan. (antara)