Menteri Pariwisata Widiyanti Jadi Menteri Terkaya Versi LHKPN, Segini Nilainya

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri memberikan penjelasan terkait laporan harta kekayaannya yang mencapai Rp5,4 triliun, menjadikannya pejabat terkaya dalam Kabinet Merah Putih. Angka ini terungkap setelah ia menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada awal masa jabatannya, 9 Desember 2024.

Widiyanti menegaskan bahwa pelaporan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menunjukkan transparansi sebagai bagian dari komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Kami telah menyerahkan laporan itu pada 9 Desember, jauh sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Proses ini sepenuhnya mengikuti prosedur yang berlaku," ujar Widiyanti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 22 Januari.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyampaikan apresiasi atas kepatuhan Kabinet Merah Putih dalam melaporkan LHKPN. Dari 124 pejabat, sebanyak 123 telah memenuhi kewajibannya hingga batas akhir pada 21 Januari 2025.

BACA JUGA: Upaya Cegah Kenakalan Remaja, Jaksa Sosialisasi Hukum di SMAN 1 Membalong

BACA JUGA:Mendikdasmen Sebut Nasib Sistem Zonasi dalam PPDB 2024/2025 Segera Diputuskan Presiden

"Hal ini menjadi teladan yang baik bagi penyelenggara negara lainnya untuk patuh melaporkan kekayaannya," ujar Pahala di Gedung Merah Putih KPK.

Adapun satu pejabat yang belum melaporkan adalah Tina Talisa, Staf Khusus Wakil Presiden yang baru dilantik pada 6 Desember 2024. Sesuai ketentuan, Tina masih memiliki waktu hingga 31 Maret 2025 untuk menyerahkan laporan tersebut.

Widiyanti menjelaskan bahwa pelaporan harta kekayaan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. Dengan harta yang besar, ia menyadari sorotan publik akan lebih tinggi, namun menekankan bahwa transparansi adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

"Kekayaan ini diperoleh dari hasil kerja keras di sektor swasta sebelum saya menjabat sebagai menteri. Semua sudah sesuai aturan hukum yang berlaku," jelasnya.

Pahala juga mengungkapkan bahwa dari total 68 menteri dan wakil menteri yang menjabat, data LHKPN sebagian besar sudah tayang di e-announcement KPK, termasuk kekayaan Menpar sebesar Rp5,4 triliun.

BACA JUGA:Menag Nasaruddin Umar dapat Penilaian Kinerja Terbaik dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih

BACA JUGA:Juru Bicara Kepresidenan Sebut Program MBG Tak Boleh Ada Pungutan Biaya Apapun

"Untuk 14 pejabat, datanya sudah tersedia dan dapat diakses publik," ujarnya.