Cegah Ganggu Produksi Jagung, Pemerintah Rencanakan Impor Gandum untuk Pakan Ternak

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana pemerintah untuk melakukan impor gandum sebagai pengganti jagung untuk pakan ternak, guna menjaga kelangsungan produksi dalam negeri.

Zulkifli menjelaskan bahwa tahun ini diperkirakan akan ada peningkatan produksi jagung yang signifikan, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor jagung, termasuk untuk kebutuhan pakan ternak. Namun, dalam rapat terbatas dengan kementerian dan lembaga terkait, disepakati bahwa jika kebutuhan pakan tidak terpenuhi, impor gandum akan menjadi alternatif.

“Semangat petani dalam menanam jagung sangat luar biasa, dan kita tidak ingin mengganggu produksi mereka dengan impor yang tidak perlu. Oleh karena itu, kami akan menggunakan gandum sebagai pengganti jagung, karena harganya lebih terjangkau,” jelas Zulkifli di Jakarta pada hari Senin.

Meskipun begitu, ia menekankan bahwa impor gandum hanya akan dilakukan untuk pakan ternak, bukan untuk kebutuhan gandum secara umum. Keputusan ini harus dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi terbatas agar tidak mengganggu pasar jagung domestik.

BACA JUGA:Swiss-Belresort Belitung Rayakan Anniversary ke-6 dengan 'Run & Grow 2025', Lari Sekaligus Jaga Lingkungan

BACA JUGA:Rayakan Ulang Tahun ke-6, Swiss-Belresort Belitung Tawarkan Paket Spesial 'Run & Stay'

“Impor harus diputuskan dalam rakortas. Jika terlalu banyak gandum yang masuk, produksi jagung dalam negeri tidak akan terserap dengan baik oleh pabrik-pabrik, yang bisa menyebabkan harga jagung anjlok dan menyulitkan petani. Jadi, hal ini perlu dibahas dengan seksama,” kata Zulkifli.

Sebelumnya, ia juga menyebutkan bahwa target produksi jagung dalam negeri ditetapkan mencapai 16,68 juta ton, sementara kebutuhan jagung nasional diperkirakan sekitar 13 juta ton. Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan impor jagung untuk pakan ternak.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan agar impor beras, garam, dan gula konsumsi dihentikan pada tahun 2025. (ant)