PSI Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Bukan di Kementerian

BELITONGEKSPRES.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan sikapnya untuk mendukung posisi Kepolisian Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian. Sikap ini dinilai penting untuk menjaga prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menyatakan bahwa dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat. Menurutnya, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki mandat langsung dari masyarakat.

“Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan pemegang mandat langsung dari rakyat, sehingga penempatan kepolisian di bawah Presiden adalah perwujudan supremasi sipil dalam negara demokrasi,” kata Andy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Andy menilai struktur tersebut lebih efisien karena memiliki rantai komando yang jelas. Dengan demikian, kepolisian dinilai lebih mampu menjawab tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat dan terkoordinasi.

BACA JUGA:Mengapa Polri Harus Tetap di Bawah Presiden?

BACA JUGA:Kapolri: Pengangguran hingga Kesenjangan Sosial Picu Maraknya Judi Online

PSI juga menegaskan bahwa upaya menjaga netralitas kepolisian tidak ditentukan oleh posisi kelembagaan semata. Menurut Andy, langkah yang lebih penting adalah memperkuat profesionalisme aparat, membangun sistem pengawasan yang kuat, serta melakukan perbaikan institusional secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, penempatan kepolisian di bawah Presiden justru mempermudah mekanisme pertanggungjawaban politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada rakyat.

"PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik," pungkas Andy. (ant)