DPR Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kembali komitmen parlemen untuk memastikan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Sikap tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Rifqinizamy dalam pertemuan koordinasi dan monitoring bersama para gubernur di IKN pada Selasa. Ia menekankan bahwa IKN harus dibangun sebagai kota modern, bersih, hijau, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Istilah ibu kota politik dalam Perpres 79 Tahun 2025 sebelumnya memunculkan perdebatan publik. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai istilah tersebut digunakan untuk membedakan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang selama ini berperan sebagai pusat ekonomi.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan berfungsi penuh sebagai pusat operasional pemerintahan setelah fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun.

BACA JUGA:Otorita Siapkan IKN Jadi Kota Pintar, Kota Hutan, dan Ibu Kota Politik pada 2028

BACA JUGA:Pembangunan IKN Didukung Tiga Skema Pembiayaan, Kawasan Legislatif Mulai Dibangun

Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari pada 10 hingga 12 November 2028 di Multifunction Hall Kemenko 3 IKN menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan parlemen dalam mempercepat pembangunan IKN. Agenda ini juga mencakup kegiatan konsinyering Komisi II DPR RI dan pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap percepatan pembangunan IKN yang disebutnya menunjukkan perkembangan signifikan.

Selama kegiatan, para peserta juga menginap di Rusun ASN IKN yang dinilai memiliki fasilitas modern dan nyaman. Rangkaian acara berakhir pada 12 November dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri serta rapat seluruh gubernur dari seluruh Indonesia. (ant)