Evaluasi MBG Tahap Pertama

Langkah itu penting karena MBG merupakan program yang bergantung pada konsistensi mutu. Ketika kualitas makanan berbeda-beda antarwilayah atau ketika standar keamanan pangan tidak diterapkan secara seragam, maka tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat menjadi sulit dicapai.

Dalam konteks tersebut, perombakan pimpinan BGN dapat dibaca sebagai kelanjutan dari proses evaluasi yang sebelumnya telah berjalan melalui mekanisme pengawasan terhadap SPPG. Artinya, evaluasi tidak berhenti pada tingkat pelaksana di lapangan, tetapi juga menjangkau level pengambil keputusan dan manajemen organisasi.

Tantangan berikutnya bagi kepemimpinan baru BGN adalah mengubah program yang masih berada dalam tahap standardisasi massal menjadi sistem pelayanan publik yang lebih stabil dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Praktik unggul

Pengalaman sejumlah negara maju yang telah menerapkan MBG versi mereka selama puluhan tahun menjelaskan bahwa keberhasilan program makan siang sekolah bertumpu pada kemampuan membangun sistem yang berjalan secara konsisten.

BACA JUGA:Pancasila: Ideologi yang Hidup, Bukan Pajangan Upacara

Jepang sering menjadi rujukan utama dalam implementasi program gizi sekolah. Program makan siang sekolah, atau kyushoku, telah berkembang sejak akhir abad ke-19 dan kini terintegrasi penuh dalam sistem pendidikan nasional. Di Jepang, kyushoku bukan sekadar distribusi makanan massal, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran.

Di Jepang, tidak ada petugas khusus yang membagikan makanan. Para siswa sendiri yang bertugas memakai baju koki, mengambil makanan dari dapur, membagikannya ke teman sekelas, hingga membersihkan ruang kelas secara bergantian. Ini mengajarkan tanggung jawab, kerja sama, dan menghargai makanan.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut terintegrasi dengan konsep shokuiku (pendidikan pangan), yang bertujuan membangun pemahaman mendalam siswa mengenai nutrisi, asal-usul pangan, dan pola makan sehat.

Korea Selatan mengembangkan pendekatan yang berbeda melalui program Universal Free Environment-Friendly School Lunch Program. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan seluruh siswa memperoleh akses makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.

Pendekatan universal tersebut dirancang untuk menghilangkan stigma sosial yang dapat muncul ketika bantuan makanan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah Korea Selatan mengintegrasikan program makan siang sekolah dengan sistem rantai pasok pangan lokal.

BACA JUGA:Menguji Literasi Konsumen Indonesia, Benarkah BPA Selalu Berbahaya?

Pengadaan bahan baku banyak melibatkan petani setempat melalui sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan distribusi bahan makanan lebih efisien, segar, dan terkontrol. Dengan model seperti itu, program makan siang sekolah menambah fungsi dari instrumen penambah gizi menjadi pendukung ekonomi pertanian lokal.

Sementara itu, Finlandia dan Swedia telah menerapkan makan siang sekolah gratis universal sejak dekade 1940-an. Program tersebut sepenuhnya dibiayai negara dan menjadi bagian permanen dari layanan pendidikan publik.

Salah satu karakteristik utama program di negara-negara tersebut adalah keberadaan standar yang sangat jelas mengenai kualitas makanan, kandungan nutrisi, kebersihan dapur, serta pengawasan profesional oleh ahli gizi. Setiap sekolah atau unit penyedia layanan memiliki mekanisme kontrol mutu yang berjalan rutin dan terukur.

Dari berbagai praktik internasional tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relevan bagi pengembangan MBG di Indonesia.