Membaca Langkah Prabowo ke Rusia

Sejatinya, netral aktif adalah seni menjaga jarak yang cukup dekat untuk semua pihak, tanpa terseret sepenuhnya ke salah satu blok. Dalam praktiknya, ini membutuhkan disiplin diplomatik yang tinggi. Pasalnya, setiap kedekatan bisa saja ditafsirkan sebagai keberpihakan.

Namun, seni menjaga jarak itu kini tampaknya menjadi lebih sulit, lantaran energi telah turut menjadi alat tekanan politik. Negara produsen dan konsumen sama-sama menggunakan energi sebagai instrumen negosiasi. Ini membuat ruang netral semakin sempit.

Maka, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, berbicara tentang kerja sama energi, ia tidak hanya berbicara tentang minyak, tetapi juga tentang legitimasi ekonomi di tengah sanksi Barat terhadap negaranya.

BACA JUGA:Menjamin Keadilan Fiskal Transaksi Ekonomi Real Time

Rusia, jelas, membutuhkan mitra untuk menjaga aliran perdagangannya tetap hidup. Setiap kesepakatan baru adalah bentuk resistensi terhadap isolasi ekonomi. Karena itu, setiap kerja sama memiliki makna simbolik.

Sementara itu, Barat memandang setiap perluasan kerja sama energi dengan Rusia sebagai potensi pelemahan rezim sanksi yang mereka bangun. Dalam logika Barat, sanksi hanya efektif jika tidak ada celah besar.

Karena itu, setiap mitra baru Rusia bakal menjadi perhatian tersendiri. Dan energi, dalam hal ini, menjadi bagian dari strategi tekanan kolektif.

Indonesia berada di posisi yang tidak sederhana dalam hubungan antara Rusia dan Barat. Indonesia tidak menjadi bagian dari blok Barat, tetapi juga tidak berada dalam blok penentangnya.

Keterhubungan ekonomi Indonesia dengan sistem perdagangan global membuat pilihan yang terlalu ekstrem sulit dilakukan tanpa konsekuensi ekonomi yang besar. Ekspor, impor, investasi, dan teknologi Indonesia masih sangat bergantung pada berbagai pusat ekonomi dunia.

Dengan demikian, setiap langkah diplomasi energi Indonesia selalu membawa dua lapis pesan, yakni teknis dan strategis. Di permukaan, ia adalah urusan pasokan, harga, dan kontrak. Di lapisan lain, ia adalah sinyal politik tentang arah hubungan internasional. Kedua lapisan ini berjalan bersamaan.

Kepastian pasokan energi

Secara teknis, Indonesia membutuhkan kepastian pasokan energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga domestik. Konsumsi energi terus meningkat seiring industrialisasi dan urbanisasi. Tanpa kepastian pasokan, tekanan fiskal akan meningkat. Ini menjadi alasan utama diversifikasi sumber energi.

BACA JUGA:Menjual Internasionalisasi Hainan Menuju Pusat Global

Secara strategis, Indonesia ingin memastikan bahwa ketergantungan energi tidak berubah menjadi ketergantungan politik. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa ketergantungan energi dapat berubah menjadi leverage diplomatik.

Karena itu, diversifikasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan. Kemandirian energi adalah bagian dari kemandirian politik. 

Di sinilah keikutsertaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Rusia menjadi menarik, karena menunjukkan bahwa energi tidak lagi hanya dibahas di level kementerian teknis, tetapi sudah masuk ke ruang negosiasi geopolitik.