Pilihan Strategis Indonesia di Forum AI global

Artinya, kekuatan finansial sering kali lebih berpengaruh daripada legitimasi normatif. Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap fakta ini.

Jika Indonesia terlalu normatif, ia bisa kehilangan momentum ekonomi. Jika terlalu pragmatis, ia bisa kehilangan konsistensi kebijakan luar negerinya. Di sinilah keseimbangan menjadi seni yang rumit.

Dihitung sejak awal

Dana AI global yang diusulkan PBB terdengar memang menjanjikan bagi negara berkembang. Ada harapan untuk membangun kapasitas, melatih talenta dan sekaligus menyediakan komputasi terjangkau. 

Akan tetapi, bantuan selalu datang dengan ekosistem dan standar teknologinya sendiri. Itu berarti ada struktur ketergantungan yang perlu dihitung sejak awal.

Dalam hal ini, ekosistem berarti perangkat lunak tertentu, penyedia cloud tertentu, bahkan arsitektur keamanan tertentu. Standar berarti arah pengembangan yang mungkin tidak sepenuhnya fleksibel. 

BACA JUGA:Algoritma Kebangsaan dan Agen Perubahan di Era Digital

Adapun ketergantungan berarti ruang negosiasi yang menyempit dalam jangka panjang. Indonesia perlu membaca ini dengan kepala dingin.

Suka atau tidak, kerja sama global tetap penting dan tak bisa dihindari. Tanpa kolaborasi, kita bisa tertinggal dalam riset dan pengembangan. 

Sungguhpun demikian, kerja sama harus dirancang sebagai kemitraan setara, bukan relasi pemasok dan pelanggan. Perbedaan keduanya bakal sangat menentukan masa depan industri nasional.

Indonesia tak pelak punya pasar besar dengan jutaan pengguna digital aktif. Juga punya bonus demografi yang bisa menjadi tenaga kerja digital produktif. Selain itu, punya pula ekosistem startup yang mulai menemukan model bisnis berkelanjutan. Semua itu adalah modal tawar, bukan sekadar angka-angka dalam laporan tahunan.

Di forum global, Indonesia perlu lebih dari sekadar memberikan dukungan pada resolusi normatif. Ia perlu pula membawa agenda ekonomi yang terukur dan konkret. Alih teknologi, pengembangan pusat data domestik, dan pelatihan talenta harus menjadi bagian dari negosiasi.

AI bukan hanya perkara regulasi dan standar etika. Ia juga menyangkut investasi miliaran dolar dan kontrak jangka panjang, menyangkut pula soal siapa yang membangun pusat data dan siapa yang menyuplai energinya, serta soal siapa yang memegang lisensi model dan siapa yang membayar biaya langganan.

BACA JUGA:Ada Nyawa yang Dipertaruhkan dalam Koreksi Data Jaminan Kesehatan

Multilateralisme memberi legitimasi internasional. Adapun realisme memberi daya tahan dalam persaingan. Indonesia perlu memadukan keduanya secara cerdas. Bukan memilih salah satu, tetapi menjahit keduanya dalam strategi yang koheren.

Memainkan peran penyeimbang

Dalam beberapa periode sejarah -- terutama pada era awal Perang Dingin dan dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara -- Indonesia pernah memainkan peran penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar.