Kontribusi Indonesia Bagi Solusi Palestina

Sesuai bunyi sila kelima dalam Pancasila, bahwa prinsip kemanusiaan di atas segalanya. Berdasarkan fakta di Gaza, dalam setiap konflik, warga sipil dan rentan, selalu yang paling terkena dampaknya.

Indonesia memiliki jejak panjang sebagai mediator perdamaian dan dekolonisasi, bermuka sejak menjadi inisiator Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955), yang menghasilkan Dasasila Bandung. Dalam waktu yang hampir bersamaan dikirim juga pasukan perdamaian Kontingen Garuda I di bawah payung PBB, ke Gurun Sinai.

Dalam kasus Palestina, Indonesia berada di garis depan dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Indonesia juga berada di depan menggalang bantuan kemanusiaan dan mengupayakan lebih banyak negara agar dapat mengakui Palestina.

Pemberian dukungan terhadap Negara Palestina adalah salah satu wujud nyata dukungan terhadap solusi dua negara, sekaligus dukungan terhadap perdamaian.

Indonesia beruntung karena kebijakan politik luar negeri (polugri) bebas aktif, dan tidak terafiliasi dengan kekuatan besar mana pun. Mandat Konstitusi juga jelas, bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Indonesia memiliki ruang yang memadai dan argumentasi kuat untuk memainkan peran dalam upaya penyelesaian konflik. Upaya ini tidak hanya terbatas pada mediasi, tetapi juga peace building.

Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace justru memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Melalui diplomasi pertahanan dan diplomasi internasional, Indonesia dinilai mampu menjadi jembatan dialog di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas global. Perdamaian dunia adalah kepentingan bersama. Ketika dunia lebih stabil, kawasan juga lebih aman. Dan Indonesia memiliki kepentingan untuk ikut menjaga stabilitas itu.

Diharapkan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dapat semakin memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong dialog, penyelesaian damai konflik, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Indonesia hadir untuk perdamaian. Itu yang harus menjadi garis besar dalam setiap kebijakan luar negeri kita.

Peace of Border bukan aliansi militer, bukan dukungan perang, dan bukan pengakuan terhadap pendudukan ilegal.

Kerja sama tersebut merupakan ruang diplomasi keamanan dan kemanusiaan, di mana Indonesia justru membawa nilai keadilan, hukum internasional, serta perlindungan rakyat sipil ke forum global.

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bersifat konstitusional dan tidak pernah berubah.

Upaya Rekonstruksi

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, keterlibatan dalam Dewan Perdamaian ditujukan untuk memberi solusi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.