Permata di Negeri Laskar Pelangi

Reporter: Abdul Fatah |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 09 Nov 2025 - 21:45

Abdul Fatah, Mantan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Istimewa-

Permata Laskar Pelangi

Genderang sudah ditabuh, langkah gerak telah diayunkan menuju pemanfaatan umum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di manakah permata Negeri Laskar Pelangi tersimpan…! Jawabannya, terlebih dahulu mesti tahu bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Negeri Serumpun Sebalai maupun Negeri Laskar Pelangi telah terbagi ke dalam alokasi ruang pemanfaatan, yang terdiri atas Zona Pariwisata, Zona Pelabuhan, Zona Perikanan Budidaya, Zona Perikanan Tangkap, Zona Industri, dan Zona Pertambangan.

Sesuai Pasal 17 huruf f Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, digariskan bahwa “Permata Laskar Pelangi tersimpan di perairan Belitung Timur; termasuk dalam Zona Pariwisata (kode 094), bersama kompatriotnya yaitu perairan Pantai Keramat, Olivier, Serdang dan sekitarnya. Di sinilah permata Negeri Laskar Pelangi tersimpan berupa pasir/bijih mineral timah. Mungkinkah pada zona bukan tambang dapat dilakukan operasional penambangan?

Olivier dalam perspektif Perda RZWP3K, masuk ke dalam alokasi ruang pemanfaatan zona pariwisata (Pasal 17), namun secara empiris di kedalaman perairannya terkandung potensi mineral timah melimpah. Pertanyaan…! mungkinkah dilakukan operasional penambangan…? Menelisik lebih jauh atas potensi perairan Olivier, sejenak mari kita tengok formulasi substansi Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2040, terkait pasal yang bersentuhan dengan isu inti Permata di Negeri Laskar Pelangi.

Pasal 46 huruf a angka 1 meliputi kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas: penyediaan sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan; kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; serta mitigasi bencana dan penanganan kondisi darurat di laut.

Pasal 46 huruf e mengatur ketentuan khusus di zona pariwisata, terdiri atas pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan maupun perairan; melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan tersedianya tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Pasal 57 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin pengelolaan. Kegiatan yang termasuk di dalamnya meliputi produksi garam, biopermakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

Untuk tujuh jenis kegiatan pengelolaan tersebut, izin diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, setelah pemohon memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2).

Selanjutnya, dalam memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Gubernur wajib mempertimbangkan ketentuan Pasal 58. Pertimbangan tersebut mencakup kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, ketersediaan lokasi atau akses bagi masyarakat tradisional dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan, perlindungan terhadap nelayan kecil dan nelayan tradisional, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap hak lintas damai bagi kapal asing.

Selain itu, Gubernur juga memiliki kewenangan untuk memberikan arahan insentif dari pemerintah daerah provinsi kepada masyarakat umum. Arahan tersebut dapat berupa pemberian konsesi, imbalan, insentif, sewa ruang, urusan saham, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.

Kemudian Pasal 59 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya izin lokasi perairan serta izin pengelolaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukanlah malaikat pencabut napas nyawa; Perda RZWP3K beririsan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional, tegak lurus kepada konstitusi negara UUD 1945 yang mengamanatkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional.

Perda RZWP3K No. 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020–2040 menggariskan bahwa perairan laut Olivier sesuai Pasal 17 ditetapkan masuk ruang pemanfaatan zona pariwisata. Namun secara empirik di dalam kandungan perairan laut Olivier terdapat potensi mineral timah yang prospektif dan bernilai tinggi.

permata di negeri laskar pelangi                            belitongekspres.com - negeri laskar pelangi, tanah yang terkenal karena keindahan dan pesonanya, ternyata menyimpan lebih dari sekadar panorama pasir putih dan bebatuan granit eksotik. 
di balik birunya laut belitung timur, tersimpan “permata” bernilai tinggi -potensi mineral timah-yang kini menjadi sorotan dalam konteks kebijakan tata ruang wilayah pesisir dan laut di provinsi kepulauan bangka belitung (babel).
abdul fatah, wakil gubernur provinsi kepulauan babel periode 2017-2022, mengurai secara mendalam arah kebijakan dan tantangan pengelolaan kawasan laut tersebut dalam tulisan berikut.
negeri laskar pelangi, negeri berbalut keindahan dengan kilauan pasir bak permata, pantai-pantai menarik, indah, dan dihiasi bebatuan eksotik serta perairan dengan beragam biota.
kesemuanya menuntut para aktor negeri berpikir bagaimana mengakselerasi agar potensi sumber daya pesisir dan laut dapat tumbuh dan berkembang serta memberi manfaat secara optimal kepada anak negeri --secara berkelanjutan dan berkeadilan.
hambatan dan tantangan adalah suatu keniscayaan, mengingat kemajemukan dan keberagaman profesi yang penuh corak dan warna dalam diri; mencerminkan sikap, perilaku, temperamen, dan performa beraneka dari anak negeri.
negeri maritim dan cita maritim nusantara
negeri maritim merupakan sebutan lain yang menggambarkan anatomi wilayah negara kesatuan republik indonesia, yang membentang dari sabang sampai merauke, dan juga disebut oleh presiden ke-7 ri sebagai wilayah dari miangas sampai pulau rote. indonesia memiliki perairan seluas 6,4 juta km² dan dihiasi 17.380 pulau besar dan kecil (data big & kemenko bidang kemaritiman dan investasi — 2024).
ungkapan “nenek moyang kita orang pelaut” memberi isyarat bahwa potensi perairan laut dan pulau-pulau kecil yang sedemikian besar akan menjadi tiada artinya. manakala itu tidak didukung adanya strategi pengelolaan yang tepat dan komprehensif dalam pengelolaan kawasan perairan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang ke semuanya memerlukan adanya kepastian hukum.
baca juga:bukti mewujudkan ekonomi berkeadilan tanpa tambang, pertanian dan pariwisata jadi andalan
wadah, pimpinan negara menyimak dan mendengar bisikan isyarat dari pesisir pantai laut nusantara, dan pada tahun 2007 mengundangkan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007.
negeri serumpun sebalai segera terbangun dari tidurnya dan kembali mengingat jati dirinya sebagai provinsi kepulauan. provinsi kepulauan bangka belitung yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi kepulauan bangka belitung, menyadari pentingnya pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan.
tanpa menunggu ayam berkokok hingga ketiga kalinya, pemerintah daerah bersama masyarakat di enam kabupaten dan satu kota di bangka belitung segera bergerak. mereka menyusun, merumuskan, dan mengonsultasikan secara terbuka rancangan kebijakan untuk melahirkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rzwp3k) tahun 2020–2040.
peraturan itu menjadi dasar hukum penting dalam mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh provinsi kepulauan bangka belitung. perda ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengendalikan pemanfaatan sumber daya, menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan dasar bagi pemberian izin lokasi dan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
permata laskar pelangi
genderang sudah ditabuh, langkah gerak telah diayunkan menuju pemanfaatan umum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. di manakah permata negeri laskar pelangi tersimpan…! jawabannya, terlebih dahulu mesti tahu bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan negeri serumpun sebalai maupun negeri laskar pelangi telah terbagi ke dalam alokasi ruang pemanfaatan, yang terdiri atas zona pariwisata, zona pelabuhan, zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona industri, dan zona pertambangan.
sesuai pasal 17 huruf f perda rzwp3k provinsi kepulauan bangka belitung, digariskan bahwa “permata laskar pelangi tersimpan di perairan belitung timur; termasuk dalam zona pariwisata (kode 094), bersama kompatriotnya yaitu perairan pantai keramat, olivier, serdang dan sekitarnya. di sinilah permata negeri laskar pelangi tersimpan berupa pasir/bijih mineral timah. mungkinkah pada zona bukan tambang dapat dilakukan operasional penambangan?
olivier dalam perspektif perda rzwp3k, masuk ke dalam alokasi ruang pemanfaatan zona pariwisata (pasal 17), namun secara empiris di kedalaman perairannya terkandung potensi mineral timah melimpah. pertanyaan…! mungkinkah dilakukan operasional penambangan…? menelisik lebih jauh atas potensi perairan olivier, sejenak mari kita tengok formulasi substansi perda rzwp3k provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2020–2040, terkait pasal yang bersentuhan dengan isu inti permata di negeri laskar pelangi.
pasal 46 huruf a angka 1 meliputi kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas: penyediaan sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan; kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; serta mitigasi bencana dan penanganan kondisi darurat di laut.
baca juga:pemerintah siapkan legalitas tambang untuk hapus praktik ilegal
pasal 46 huruf e mengatur ketentuan khusus di zona pariwisata, terdiri atas pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan maupun perairan; melakukan mitigasi bencana di wp-3-k; dan tersedianya tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.
pasal 57 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin pengelolaan. kegiatan yang termasuk di dalamnya meliputi produksi garam, biopermakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
untuk tujuh jenis kegiatan pengelolaan tersebut, izin diterbitkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, setelah pemohon memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (2).
selanjutnya, dalam memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, gubernur wajib mempertimbangkan ketentuan pasal 58. pertimbangan tersebut mencakup kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, ketersediaan lokasi atau akses bagi masyarakat tradisional dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan, perlindungan terhadap nelayan kecil dan nelayan tradisional, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap hak lintas damai bagi kapal asing.
selain itu, gubernur juga memiliki kewenangan untuk memberikan arahan insentif dari pemerintah daerah provinsi kepada masyarakat umum. arahan tersebut dapat berupa pemberian konsesi, imbalan, insentif, sewa ruang, urusan saham, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.
kemudian pasal 59 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya izin lokasi perairan serta izin pengelolaan diatur dalam peraturan gubernur.
perda rzwp3k provinsi kepulauan bangka belitung bukanlah malaikat pencabut napas nyawa; perda rzwp3k beririsan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional, tegak lurus kepada konstitusi negara uud 1945 yang mengamanatkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional.
perda rzwp3k no. 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2020–2040 menggariskan bahwa perairan laut olivier sesuai pasal 17 ditetapkan masuk ruang pemanfaatan zona pariwisata. namun secara empirik di dalam kandungan perairan laut olivier terdapat potensi mineral timah yang prospektif dan bernilai tinggi.
pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung dalam merumuskan, menyusun, memformulasi setiap peraturan daerah senantiasa mengedepankan optimalisasi fungsi dan kredibilitas, bahwa tidak ada kata “perda death clock.”
baca juga:bahlil tegaskan daerah harus jadi penerima manfaat terbesar dari hilirisasi tambang
diundangkannya dan diberlakukannya perda rzwp3k membawa konsekuensi deregulasi sebagaimana diatur dalam pasal 92. pasal tersebut menegaskan bahwa izin pemanfaatan yang telah diterbitkan dan masih sesuai dengan ketentuan perda rzwp3k tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.
namun, bagi izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda rzwp3k, berlaku ketentuan penyesuaian sebagai berikut. pertama, untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut harus disesuaikan dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam perda rzwp3k. 
kedua, bagi izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, kegiatan pemanfaatan ruang dapat tetap berlangsung hingga masa berlaku izin operasionalnya habis, dan selanjutnya wajib dilakukan penyesuaian sesuai fungsi kawasan berdasarkan ketentuan perda tersebut.
sementara itu, untuk izin yang telah dilaksanakan pembangunannya namun tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam perda rzwp3k, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan. apabila pembatalan tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak mendapatkan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
selain itu, setiap pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan tanpa izin, atau bertentangan dengan ketentuan perda rzwp3k, wajib dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
konklusi
izin usaha pertambangan (iup) milik pt timah tbk berdasarkan surat keputusan nomor 503/002/op-l/bpmpt/2015 menetapkan luas wilayah tambang laut olivier sebesar 30.910 hektare, dengan tahapan kegiatan berupa operasi produksi. sk tersebut berlaku sejak 21 juli 1995 dan akan berakhir pada 21 juli 2026.
namun, dengan diberlakukannya peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rzwp3k) tahun 2020–2040, terjadi perubahan signifikan dalam alokasi pemanfaatan ruang. berdasarkan pasal 17 huruf f, wilayah perairan pantai keramat, olivier, serdang, dan sekitarnya kini ditetapkan sebagai zona pariwisata.
kondisi ini secara langsung menempatkan pt timah tbk pada posisi yang harus menyesuaikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan pasal 92 huruf b angka 2 perda rzwp3k. pasal tersebut menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan rzwp3k tetap dapat digunakan hingga masa izin operasional berakhir, dengan ketentuan bahwa setelah itu harus dilakukan penyesuaian terhadap fungsi kawasan yang baru.
dengan demikian, secara tersurat maupun tersirat, pasal ini memberikan arah yang jelas kepada pt timah tbk. apabila perusahaan bermaksud memanfaatkan sisa waktu izin hingga 21 juli 2026, maka perlu disiapkan bukti pendukung yang kuat bahwa kegiatan pembangunan atau penambangan di wilayah laut olivier telah atau pernah dilakukan sebelum perda rzwp3k diberlakukan.
bukti tersebut harus meliputi dokumen administratif, laporan teknis, serta bukti fisik atas kegiatan operasional yang telah berlangsung. seluruhnya akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menentukan apakah pt timah tbk masih dapat melanjutkan aktivitas pembangunan atau penambangan di perairan olivier hingga masa izin berakhir sesuai dengan ketentuan dalam sk nomor 503/002/op-l/bpmpt/2015.
penutup
pada akhirnya, permata di negeri laskar pelangi bukan hanya tentang timah, pasir, atau zonasi perairan. ia adalah cerminan bagaimana anak negeri menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan kemakmuran rakyat dalam satu tarikan nafas pembangunan berkelanjutan.
rzwp3k hadir bukan untuk mematikan denyut ekonomi pesisir, melainkan untuk menata ulang arah pengelolaan sumber daya laut agar lebih tertib, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang. dalam kerangka itu, pemerintah daerah dan pelaku usaha seperti pt timah tbk dihadapkan pada pilihan bijak: menyesuaikan langkah dengan arah kebijakan hukum yang baru, sambil tetap menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
tantangan yang dihadapi hari ini bukan sekadar teknis --melainkan moral dan konstitusional. kita sedang berbicara tentang warisan untuk generasi yang akan datang. tentang bagaimana serumpun sebalai mampu berdiri sebagai provinsi kepulauan yang mengelola lautnya bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai sumber kehidupan dan kebanggaan identitas daerah.
olivier, pantai keramat, dan serdang tidak hanya menyimpan mineral berharga di dasar lautnya, tetapi juga menyimpan harapan agar pembangunan di negeri ini tak lagi bertentangan dengan kearifan ekologisnya sendiri.
kiranya, dari laut biru laskar pelangi inilah kita belajar, bahwa hukum, ekonomi, dan lingkungan bukan untuk dipertentangkan --melainkan untuk disinergikan demi masa depan negeri maritim yang berdaulat, lestari, dan sejahtera.
oleh: abdul fatah, mantan wakil gubernur provinsi kepulauan bangka belitung

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan