TKA 2025: Masa Depan Pendidikan yang Tergesa-gesa?

Reporter: Mangifera Indica Juarsyah |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 24 Sep 2025 - 22:58

Mangifera Indica Juarsyah, S.Pd.,Gr. Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Manggar--(Dok: Pribadi)

Jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik, TKA tampak lebih sebagai proyek pemerintah semata yang digulirkan demi melanjutkan narasi reformasi pendidikan pasca Ujian Nasional. Kebijakan ini memang membawa pesan ideal pemerataan asesmen, peningkatan kualitas, dan transparansi hasil belajar.

Namun, minimnya kesiapan implementasi justru dapat berbalik arah, menimbulkan dampak negatif berupa kecemasan siswa, kebingungan guru, serta ketidakpastian sekolah dalam mengarahkan proses belajar.

Kritik ini bukan berarti menolak TKA secara keseluruhan, melainkan menyoroti perlunya tahapan implementasi yang lebih realistis. Pendidikan bukan sekadar soal proyek besar yang diumumkan melalui siaran pers, melainkan soal kehidupan nyata jutaan siswa yang harus menyesuaikan langkah mereka di jalan yang baru ditentukan.

Solusi yang paling tepat saat ini adalah melakukan penundaan terhadap implementasi penuh TKA untuk kelas akhir. Kebijakan ini sebaiknya diterapkan terlebih dahulu pada angkatan baru, yaitu kelas X tahun ajaran 2025/2026. Dengan demikian, siswa memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan pilihan mata pelajaran sejak awal sesuai syarat TKA.

Selain itu, perlu ada integrasi kurikulum dan asesmen yang lebih jelas. Kurikulum Merdeka tidak boleh berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan format TKA. Pemerintah harus memastikan bahwa pemilihan mata pelajaran dalam Kurikulum Merdeka sudah dipetakan secara konsisten dengan kebutuhan akademik TKA. Dari sisi akses, pemerataan fasilitas dan informasi menjadi kunci.

Simulasi TKA, perangkat pembelajaran, serta sosialisasi regulasi harus menjangkau seluruh sekolah, termasuk di wilayah 3T. Pendampingan guru BK juga perlu diperkuat agar siswa dapat memahami konsekuensi dari setiap pilihan akademiknya.

Setelah penundaan, pemerintah sebaiknya melakukan uji coba terbatas (pilot project) di sejumlah sekolah dari berbagai daerah. Hasil evaluasi dari uji coba ini akan memberikan gambaran realistis tentang kesiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi TKA.

Kemendikdasmen melalui BSKAP juga perlu membuka ruang umpan balik partisipatif dari siswa, guru, dan orang tua. Keterlibatan publik akan memastikan bahwa TKA tidak hanya menjadi proyek birokrasi, tetapi juga lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.

Lebih jauh, TKA seharusnya diposisikan sebagai bagian dari sistem asesmen holistik, bukan sekadar tes akademik. Integrasi dengan asesmen karakter, keterampilan abad ke-21, serta proyek-proyek pembelajaran nyata perlu dikembangkan agar pendidikan tidak terjebak pada pengukuran kognitif semata.

TKA 2025 adalah cermin baru yang ditempatkan oleh negara di ruang pendidikan nasional. Cermin ini diharapkan mampu memantulkan wajah sejati kualitas akademik bangsa. Namun, jika dipasang secara tergesa-gesa, cermin itu justru akan retak, menampilkan bayangan kabur yang membuat siswa, guru, dan sekolah kehilangan arah.

Agar cermin ini benar-benar kokoh, pemerintah perlu memastikan fondasinya kuat. Pendidikan adalah perjalanan panjang, bukan proyek instan. Memburu hasil cepat justru berisiko menjerumuskan generasi muda pada kebingungan baru. Oleh sebab itu, kebijakan TKA harus diletakkan dalam kerangka waktu yang matang, agar ia sungguh-sungguh menjadi alat ukur yang adil, inklusif, dan bermakna bagi masa depan pendidikan Indonesia.

*) Mangifera Indica Juarsyah, S.Pd.,Gr. Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Manggar

tka 2025: masa depan pendidikan yang tergesa-gesa?                            belitongekspres.com - kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) melalui badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan (bskap) pada tahun 2025 resmi menggulirkan kebijakan tes kemampuan akademik (tka) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem asesmen nasional setelah penghapusan ujian nasional.
landasan hukumnya tertuang dalam permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 yang menetapkan tka sebagai instrumen pengukuran capaian akademik murid pada jalur formal, nonformal, dan informal. tujuan besar dari kebijakan ini adalah menghadirkan asesmen yang lebih objektif, inklusif, serta mampu menjadi rujukan mutu pendidikan lintas daerah.
meskipun idealitas yang dibawa oleh tka terkesan progresif, namun realitas implementasinya menimbulkan kegelisahan di kalangan siswa, guru, dan sekolah. banyak pihak menilai kebijakan ini diluncurkan secara terburu-buru, tanpa pertimbangan matang terhadap kesiapan ekosistem pendidikan, sehingga lebih menyerupai proyek pemerintah semata dibandingkan transformasi yang benar-benar partisipatif dan berkelanjutan.
antusiasme publik terhadap tka memang tidak bisa dipandang sebelah mata. hingga awal september 2025, tercatat lebih dari 2 juta siswa sudah mendaftar untuk mengikuti tka. angka ini menunjukkan besarnya minat dan sekaligus tingginya ekspektasi terhadap kebijakan baru tersebut.
baca juga:memerangi krisis karakter: solusi pendidikan masa kini
sekolah juga berusaha menyesuaikan diri dengan cepat agar siswanya dapat bersaing dalam tes yang dinilai prestisius. namun, di balik antusiasme itu, muncul kenyataan yang tidak kalah mencolok. banyak siswa, khususnya kelas xi dan xii, merasa bingung ketika diminta menyesuaikan pemilihan mata pelajaran dengan persyaratan tka.
padahal, dalam kurikulum merdeka, siswa diberi keleluasaan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana pengembangan diri. sistem moving class pun mendorong mereka menjelajah lintas bidang ilmu. sayangnya, format tka justru menuntut penyesuaian baru siswa diminta menentukan jurusan kuliah lebih awal dan memilih mata pelajaran pendukung yang disyaratkan oleh regulasi tka.
fenomena yang paling nyata adalah lahirnya kebingungan massal. siswa yang sebelumnya memilih mata pelajaran berdasarkan minat kini terjebak pada dilema baru, pilihan mereka ternyata tidak relevan dengan jurusan kuliah yang diinginkan.
misalnya, seorang siswa yang memilih mata pelajaran seni dan sosiologi untuk menyalurkan minat kreatifnya, kini mendapati bahwa untuk masuk jurusan teknik ia membutuhkan mata pelajaran fisika dan matematika sebagai syarat pendukung. kondisi serupa juga dialami guru dan sekolah.
guru dihadapkan pada situasi dilematis, apakah harus mempertahankan filosofi pembelajaran kurikulum merdeka yang menekankan kebebasan memilih, atau mengubah orientasi pembelajaran demi mempersiapkan siswa menghadapi tka? sementara itu, sekolah menghadapi tekanan administratif untuk segera menyosialisasikan regulasi yang bahkan baru mereka pahami secara parsial.
dari fenomena tersebut, muncul sejumlah problem nyata. pertama, ketidaksiapan sistem. implementasi tka langsung untuk kelas xii pada tahun 2025 terasa terlalu mendadak. murid yang sudah berada di kelas akhir tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan baru.
kedua, potensi ketidakadilan akses. meskipun pemerintah menyediakan simulasi gratis “ayo coba tka”, tidak semua sekolah, terutama di wilayah 3t (terdepan, terluar, tertinggal), memiliki fasilitas atau pendampingan yang memadai untuk memanfaatkannya.
ketiga, lahirnya problem “nilai ghaib”. istilah ini merujuk pada munculnya indikator penilaian atau syarat akademik yang tiba-tiba ada, tetapi tidak pernah diinformasikan dengan jelas kepada siswa sejak awal. nilai ghaib ini muncul ketika pilihan mata pelajaran siswa ternyata tidak sesuai dengan syarat jurusan yang mereka incar, sehingga mereka harus menerima konsekuensi akademik yang tidak mereka sadari sebelumnya.
keempat, ketidakselarasan antara kurikulum dan asesmen. kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas dan pengembangan minat, sedangkan tka menuntut spesifikasi akademik tertentu. ketidaksinkronan ini menimbulkan kebingungan orientasi bagi siswa apakah mereka harus mengejar minat pribadi atau menyesuaikan dengan syarat struktural tka?
baca juga:satu rumah satu sarjana antarkan asa mengenyam pendidikan tinggi
jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik, tka tampak lebih sebagai proyek pemerintah semata yang digulirkan demi melanjutkan narasi reformasi pendidikan pasca ujian nasional. kebijakan ini memang membawa pesan ideal pemerataan asesmen, peningkatan kualitas, dan transparansi hasil belajar.
namun, minimnya kesiapan implementasi justru dapat berbalik arah, menimbulkan dampak negatif berupa kecemasan siswa, kebingungan guru, serta ketidakpastian sekolah dalam mengarahkan proses belajar.
kritik ini bukan berarti menolak tka secara keseluruhan, melainkan menyoroti perlunya tahapan implementasi yang lebih realistis. pendidikan bukan sekadar soal proyek besar yang diumumkan melalui siaran pers, melainkan soal kehidupan nyata jutaan siswa yang harus menyesuaikan langkah mereka di jalan yang baru ditentukan.
solusi yang paling tepat saat ini adalah melakukan penundaan terhadap implementasi penuh tka untuk kelas akhir. kebijakan ini sebaiknya diterapkan terlebih dahulu pada angkatan baru, yaitu kelas x tahun ajaran 2025/2026. dengan demikian, siswa memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan pilihan mata pelajaran sejak awal sesuai syarat tka.
selain itu, perlu ada integrasi kurikulum dan asesmen yang lebih jelas. kurikulum merdeka tidak boleh berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan format tka. pemerintah harus memastikan bahwa pemilihan mata pelajaran dalam kurikulum merdeka sudah dipetakan secara konsisten dengan kebutuhan akademik tka. dari sisi akses, pemerataan fasilitas dan informasi menjadi kunci.
simulasi tka, perangkat pembelajaran, serta sosialisasi regulasi harus menjangkau seluruh sekolah, termasuk di wilayah 3t. pendampingan guru bk juga perlu diperkuat agar siswa dapat memahami konsekuensi dari setiap pilihan akademiknya.
setelah penundaan, pemerintah sebaiknya melakukan uji coba terbatas (pilot project) di sejumlah sekolah dari berbagai daerah. hasil evaluasi dari uji coba ini akan memberikan gambaran realistis tentang kesiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi tka.
kemendikdasmen melalui bskap juga perlu membuka ruang umpan balik partisipatif dari siswa, guru, dan orang tua. keterlibatan publik akan memastikan bahwa tka tidak hanya menjadi proyek birokrasi, tetapi juga lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.
lebih jauh, tka seharusnya diposisikan sebagai bagian dari sistem asesmen holistik, bukan sekadar tes akademik. integrasi dengan asesmen karakter, keterampilan abad ke-21, serta proyek-proyek pembelajaran nyata perlu dikembangkan agar pendidikan tidak terjebak pada pengukuran kognitif semata.
tka 2025 adalah cermin baru yang ditempatkan oleh negara di ruang pendidikan nasional. cermin ini diharapkan mampu memantulkan wajah sejati kualitas akademik bangsa. namun, jika dipasang secara tergesa-gesa, cermin itu justru akan retak, menampilkan bayangan kabur yang membuat siswa, guru, dan sekolah kehilangan arah.
agar cermin ini benar-benar kokoh, pemerintah perlu memastikan fondasinya kuat. pendidikan adalah perjalanan panjang, bukan proyek instan. memburu hasil cepat justru berisiko menjerumuskan generasi muda pada kebingungan baru. oleh sebab itu, kebijakan tka harus diletakkan dalam kerangka waktu yang matang, agar ia sungguh-sungguh menjadi alat ukur yang adil, inklusif, dan bermakna bagi masa depan pendidikan indonesia.
*) mangifera indica juarsyah, s.pd.,gr. guru sosiologi sma negeri 1 manggar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 25 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan