Membangun (kembali) Kemitraan Bagi UMKM

Reporter: AR Tarigan |

Editor: |

Kamis , 07 Aug 2025 - 20:48

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menjajal promosi belanja langsung daring di kegiatan Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok UMKM pada Klaster Oleh-Oleh di Gerai Lengkong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (29/7-Pemprov Banten-ANTARA/HO

Permasalahan dalam kemitraan UMKM, teridentifikasi cukup pelik. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kesiapan UMKM dalam melaksanakan kemitraan menjadi salah satu permasalahan.

Kesiapan tersebut dalam hal masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait kesetaraan dalam hubungan kemitraan. Pelaku UMKM “merasa” tidak memiliki posisi tawar dengan usaha besar sebagai pihak yang superior.

Pada kemitraan pola inti plasma sawit, penelitian The Institute Ecosoc Rights memperlihatkan banyak petani plasma mendapatkan masalah.

Selain itu, program kemitraan inti plasma juga terindikasi dijadikan modus perusahaan besar untuk menguasai lahan sawit masyarakat lokal.

Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada perlindungan bagi petani plasma jika hak mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan inti.

Dari sisi koordinasi antar instansi sektoral pemerintah juga belum terlalu optimal. Instansi pemerintah pusat yang mengampu bidang UMKM masih berjalan sendiri-sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan kemitraan.

Belum terdapat kebijakan komprehensif yang mengikat antar instansi pemerintah untuk bersama-sama memenuhi target kemitraan sebesar 11 persen yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dari data BKPM, tercatat bahwa sepanjang tahun 2022, kontrak kemitraan antara usaha besar dengan UMKM menyentuh Rp4,7 triliun. Namun yang menjadi catatan, kemitraan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan insentif dari pemerintah.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kemitraan antara usaha besar dengan UMKM didasari atas “iming-iming” yang diberikan oleh pemerintah.

Usaha besar terlihat masih memiliki keengganan dalam melaksanakan kemitraan dengan UMKM secara sukarela.

Optimalisasi Implementasi Kemitraan UMKM adalah upaya berkesinambungan dan komprehensif untuk mengoptimalisasi kemitraan bagi UMKM yang perlu dibangun oleh pemerintah.

Salah satunya, pemerintah perlu menetapkan instansi pemerintah mana yang menjadi “koordinator” dalam implementasi kemitraan bagi UMKM.

Hal ini penting, mengingat program kemitraan bagi UMKM dilaksanakan lintas kementerian/lembaga. Perlu ada instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dari hulu sampai hilir.

membangun (kembali) kemitraan bagi umkm                            usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di indonesia sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian indonesia.
direktur bank pembangunan asia (adb) untuk indonesia, jiro tominaga, pada acara bri microfinance outlook 2024 di jakarta mengungkapkan bahwa umkm berperan sebagai tulang punggung perekonomian indonesia karena berkontribusi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia.
selain itu, umkm telah menyumbang 97 persen lapangan kerja bagi masyarakat. senada, menteri keuangan, sri mulyani juga menyatakan bahwa umkm adalah tulang punggung perekonomian nasional karena mewakili 99 persen dari total aktivitas bisnis.
umkm juga menyerap 97 persen lapangan pekerjaan dan menyumbang 60 persen dari pdb indonesia.
baca juga:tvri dan logika algoritma: membangun peradaban bangsa di era digital
peran umkm yang sedemikian strategis tersebut, membuat pemerintah indonesia menyusun disain kebijakan pengembangan dan pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah secara komprehensif.
harapannya, melalui kebijakan tersebut, tercipta iklim yang sehat dan kondusif bagi umkm untuk terus tumbuh dan berkembang. dengan demikian, akan berkorelasi dengan peningkatan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian indonesia.
salah satu kebijakan yang cukup strategis adalah terkait kemitraan. kebijakan ini pertama kali dicetuskan melalui uu nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil.
lalu di tahun 2008, pengaturan kemitraan diganti dengan uu nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
aturan kemitraan yang tadinya hanya melibatkan usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar saja, diperluas sehingga melibatkan usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah dan usaha besar.
dalam ketentuan umum uu nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
baca juga:hut ri: rawat nasionalisme lewat budaya gotong royong
senada dengan itu, keint l fletcher menyatakan bahwa kemitraan sebagai suatu kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
jelas, bahwa prinsip kemitraan adalah tentang kerja sama yang dibuat sehingga diperolehnya keuntungan. umkm yang bermitra dengan usaha besar, berpotensi meningkat dalam hal kapasitas usaha, juga kapasitas kelembagaannya.
pada akhirnya, kemitraan yang melibatkan umkm dengan usaha besar merupakan upaya scalling up bagi umkm.
hal tersebut juga yang termaktub dalam uu nomor 6 tahun 2023, bahwa kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha umkm.
dampak positif
banyak pakar ekonomi kerakyatan menguraikan manfaat dari kemitraan strategis bagi umkm. kemitraan akan memberikan pasar yang baru bagi umkm jika mendapatkan mitra yang tepat.
baca juga:reformasi pengawasan internal untuk pemerintahan akuntabel, transparan
umkm juga dapat meningkatkan kualitas produknya. selain itu melalui kemitraan akan menumbuhkan inovasi umkm, juga menciptakan basis pelanggan baru bagi umkm.
dalam penelitian yang dilakukan oleh dian, fitri, dan bertha (2024) ditemukan bahwa salah satu faktor untuk mengadopsi teknologi adalah kemampuan pemasaran, kemampuan melakukan inovasi, dan kemitraan umkm.
lebih lanjut dikatakan bahwa input penting dalam inovasi adalah kemitraan. kemudahan akses terhadap sumber daya, juga sangat dipengaruhi oleh kemitraan.
studi sebelumnya pun menunjukkan bahwa kemitraan pola rantai pasok turut andil dalam meningkatkan hasil penjualan umkm.
dari berbagai literatur juga disimpulkan bahwa kemitraan memiliki dampak positif bagi umkm. kebijakan kemitraan bagi umkm dengan usaha besar menjadi hal yang strategis.
peran usaha besar menjadi penting dalam proses scalling up umkm. kemampuan yang dimiliki oleh usaha besar, sedikit banyaknya dapat “dikonsumsi” oleh umkm.
usaha besar pun sedikit banyak mendapatkan manfaat dari kemitraan, seperti mendapatkan harga yang murah, hingga menghemat biaya operasional. pada akhirnya, kemitraan pun menghasilkan sebagaimana yang menjadi tujuannya, yakni “keuntungan”.
baca juga:ikhtiar mengakhiri siklus tahunan karhutla
tak ada gading yang tak retak
namun, sebagaimana peribahasa tidak ada gading yang tidak retak, implementasi kemitraan bagi umkm pun tidak sesempurna hasil penelitian.
angka partisipasi kemitraan umkm terdata masih rendah. menurut adb (2021), baru sebesar 4,1 persen umkm yang terlibat berpartisipasi dalam kemitraan rantai pasok global.
sedangkan menurut bappenas (2020), porsi usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam kemitraan rantai pasok global baru sekitar 7 persen.
permasalahan dalam kemitraan umkm, teridentifikasi cukup pelik. menurut komisi pengawas persaingan usaha (kppu), kesiapan umkm dalam melaksanakan kemitraan menjadi salah satu permasalahan.
kesiapan tersebut dalam hal masih rendahnya pemahaman pelaku umkm terkait kesetaraan dalam hubungan kemitraan. pelaku umkm “merasa” tidak memiliki posisi tawar dengan usaha besar sebagai pihak yang superior.
pada kemitraan pola inti plasma sawit, penelitian the institute ecosoc rights memperlihatkan banyak petani plasma mendapatkan masalah.
baca juga:abolisi dan amnesti bagi tom dan hasto dari sisi yuridis-sosial
selain itu, program kemitraan inti plasma juga terindikasi dijadikan modus perusahaan besar untuk menguasai lahan sawit masyarakat lokal.
lebih lanjut, dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada perlindungan bagi petani plasma jika hak mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan inti.
dari sisi koordinasi antar instansi sektoral pemerintah juga belum terlalu optimal. instansi pemerintah pusat yang mengampu bidang umkm masih berjalan sendiri-sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan kemitraan.
belum terdapat kebijakan komprehensif yang mengikat antar instansi pemerintah untuk bersama-sama memenuhi target kemitraan sebesar 11 persen yang ditargetkan dalam rpjmn 2020-2024.
dari data bkpm, tercatat bahwa sepanjang tahun 2022, kontrak kemitraan antara usaha besar dengan umkm menyentuh rp4,7 triliun. namun yang menjadi catatan, kemitraan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan insentif dari pemerintah.
dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kemitraan antara usaha besar dengan umkm didasari atas “iming-iming” yang diberikan oleh pemerintah.
baca juga:amnesti, abolisi, dan ujian demokrasi digital era prabowo
usaha besar terlihat masih memiliki keengganan dalam melaksanakan kemitraan dengan umkm secara sukarela.
optimalisasi implementasi kemitraan umkm adalah upaya berkesinambungan dan komprehensif untuk mengoptimalisasi kemitraan bagi umkm yang perlu dibangun oleh pemerintah.
salah satunya, pemerintah perlu menetapkan instansi pemerintah mana yang menjadi “koordinator” dalam implementasi kemitraan bagi umkm.
hal ini penting, mengingat program kemitraan bagi umkm dilaksanakan lintas kementerian/lembaga. perlu ada instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dari hulu sampai hilir.
dari mulai merumuskan kebijakan/rencana aksi kemitraan, mengorkestrasi kemitraan yang dijalankan oleh beberapa kementerian/lembaga, sampai melakukan pemetaan peluang dan potensi kemitraan.
memang dalam pp 7 tahun 2021 telah diatur bahwa kppu memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kemitraan.
namun, kewenangan tersebut terbatas hanya pengawasan terhadap potensi terjadinya pelanggaran kontrak kemitraan.
baca juga:pak long hanandjoeddin: sosok pemimpin belitung yang hidup di hati rakyat
selain itu, dalam upaya scalling up umkm melalui kemitraan, agar lebih terfokus, perlu ditetapkan pola kemitraan mana yang akan lebih diperkuat.
saat ini, berdasarkan pp 7 tahun 2021 terdapat beberapa pola kemitraan, yaitu inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk kemitraan lainnya.
apakah semua pola kemitraan menjadi fokus atau hanya pola inti plasma dan rantai pasok yang akan dioptimalkan menjadi fokus dalam upaya scalling up umkm.
sistem pendukung kemitraan yang terintegrasi juga perlu dibangun oleh pemerintah. memang saat ini bkpm sudah memiliki sistem pendukung kemitraan bagi usaha besar yang akan berinvestasi. sistem pendukung tersebut berada dalam oss rba, dimana usaha besar sudah dapat melihat potensi-potensi dari umkm yang akan dijadikan mitra. pun, dalam peraturan kppu nomor 2 tahun 2024, disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan kemitraan kppu melakukannya secara elektronik.
namun sistem pendukung tersebut belum terintegrasi, masih berjalan sendiri-sendiri. perlu ada “rumah” kemitraan bagi umkm.
satu “rumah” yang berisi informasi mulai dari potensi kemitraan, realisasi kemitraan, sampai pengaduan terhadap pelanggaran kemitraan. satu "rumah" yang dapat diakses oleh semua stakeholder kemitraan.
baca juga:dari rojali hari ini, menuju pahlawan finansial esok hari
pemerintah juga dapat menerapkan insentif “yang dipaksa”. setiap usaha besar atau investor tanpa terkecuali diberikan insentif.
pada titik ini, tidak ada pilihan bagi usaha besar atau investor untuk tidak melakukan kemitraan dengan umkm. setiap usaha besar atau investor harus melaksanakan kemitraan dengan umkm.
optimalisasi kebijakan kemitraan harus menjadi arus utama dalam program pemberdayaan dan pengembangan umkm, khususnya dalam upaya scalling up umkm.
sebagai penguat perlu disusun sebuah rencana aksi atau road map kemitraan yang dibalut dengan peraturan perundang-undangan. dengan begitu, implementasi kemitraan bagi umkm dapat terlaksana secara berkesinambungan dan terarah. (ant)
oleh: ar tarigan
pns di kementerian usaha mikro kecil dan menengah (umkm).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 8 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan