Piagam Wajib Pajak dan Era Baru Pajak yang Berkeadilan

piagam wajib pajak dan era baru pajak yang berkeadilan dalam catatan panjang relasi antara negara dan warga, pajak selalu memegang peran sentral sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. namun, dalam praktiknya, pajak kerap kali dimaknai sepihak sebagai kewajiban warga terhadap negara. sementara itu, perhatian atas hak-hak pembayar pajak kerap luput dari kerangka kebijakan dan pelayanan publik. peluncuran piagam wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak (djp) kementerian keuangan republik indonesia pada 22 juli 2025 bertempat di kantor pusat djp menjadi momentum penting yang mengubah arah relasi tersebut secara mendasar. untuk pertama kalinya, negara secara formal mengafirmasi bahwa pembayar pajak tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga berhak atas perlakuan yang adil, informasi yang jujur, perlindungan atas privasi, dan pelayanan yang bermartabat. piagam ini bukan sekadar produk dokumen administratif. ia adalah deklarasi moral dan politik atas semangat baru reformasi perpajakan indonesia. dalam konteks ini, keberadaan piagam menjadi jawaban atas kebutuhan akan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam praktik perpajakan. lebih dari itu, ia menjadi instrumen pembangun ulang kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dalam aspek fiskal. baca juga:peer pressure: ketika teman menjadi tekanan! hubungan saling percaya piagam wajib pajak memuat serangkaian hak yang sebelumnya seringkali hanya terbayang dalam semangat konstitusi, namun belum terwujud dalam pelayanan sehari-hari. beberapa di antaranya adalah hak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, hak atas pelayanan yang cepat dan profesional, hak atas informasi yang jelas dan mudah dipahami, hak atas perlindungan data pribadi, hingga hak atas pengaduan dan banding yang objektif. berkenaan dengan hal tersebut djp telah mengeluarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj/2025 tentang piagam wajib pajak. piagam itu untuk memperkuat komitmen djp untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam rangka meningkatkan hubungan saling percaya antara wajib pajak dan pihak djp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta menyesuaikan dengan kelaziman dan praktik terbaik secara internasional. piagam wajib pajak ini menjadi kodifikasi yang merangkum sejumlah hak dan kewajiban dari 272 hak dan 175 kewajiban wajib pajak yang terdapat pada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, hingga peraturan direktur jenderal pajak yang mengatur pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, menjadi delapan hak dan delapan kewajiban utama. hak wajib pajak meliputi hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan; mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tanpa dipungut biaya; mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang. baca juga:resmi gabung barcelona, marcus rashford disambut meriah di camp nou hak lainnya adalah mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan serta hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. juga hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak; diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; serta menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. sementara itu kewajiban wajib pajak adalah menyampaikan surat pemberitahuan (spt) dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. juga saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan; bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. kewajiban lain adalah menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. menunjuk kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bagi wajib pajak yang menunjuk kuasa; serta tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai direktorat jenderal pajak. baca juga:resah tambang timah di pesisir pulau belitung praktik baik indonesia bukan negara pertama yang menerbitkan piagam hak wajib pajak. sejumlah negara telah lebih dulu menapaki jalan yang sama, dan dari mereka kita bisa belajar bagaimana piagam semacam ini bisa berfungsi efektif, serta tantangan apa saja yang perlu diantisipasi. australia, misalnya, sejak tahun 1997 sudah memiliki taxpayers’ charter yang dikeluarkan oleh australian taxation office (ato). dokumen tersebut memuat hak-hak dan tanggung jawab wajib pajak secara rinci, termasuk hak untuk didengar, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kompensasi bila terjadi kesalahan layanan. ato secara berkala mengevaluasi penerapan piagam ini dan menyertakan laporan publik atas pelaksanaannya. afrika selatan juga memiliki taxpayers’ charter yang menjamin hak atas perlakuan manusiawi, pengembalian pajak yang efisien, serta mekanisme banding yang bebas biaya. piagam ini menjadi bagian dari strategi pemerintah pasca-apartheid untuk membangun kembali kepercayaan warga kulit hitam yang sebelumnya merasa dieksklusi dari sistem negara. di kanada, taxpayer bill of rights yang diluncurkan   2007 menjadi pegangan penting bagi wajib pajak, terutama dalam mengakses hak banding, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang petugas. salah satu nilai penting dari piagam ini adalah keterlibatan publik dalam penyusunannya proses partisipatif yang memastikan bahwa suara wajib pajak benar-benar mewarnai isi dokumen. baca juga:digitalisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa piagam wajib pajak bukanlah dokumen simbolik, melainkan perangkat yang dapat memperbaiki relasi fiskal dan meningkatkan kepercayaan terhadap negara. namun, keberhasilannya sangat bergantung pada keseriusan implementasi dan pengawasan pelaksanaannya. jalan panjang implementasi tidak dapat dipungkiri bahwa peluncuran piagam ini hanyalah awal dari proses panjang. tantangan terberat terletak pada implementasinya di lapangan. kultur birokrasi yang sudah terbentuk bertahun-tahun tentu tidak berubah hanya dengan satu dokumen. perubahan paradigma perlu disertai dengan reformasi sistemik dalam pelatihan pegawai pajak, penyederhanaan prosedur, integrasi teknologi informasi, dan peningkatan kanal pengaduan masyarakat. diperlukan pula kebijakan turunan dalam bentuk regulasi yang memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam piagam memiliki daya ikat hukum. harus ada sanksi bila petugas melanggar prinsip-prinsip pelayanan, serta kompensasi bila wajib pajak dirugikan akibat kesalahan administratif. di sisi lain, edukasi publik mengenai keberadaan dan isi piagam juga sangat penting, agar masyarakat tidak hanya menjadi pembaca pasif, tetapi pengguna aktif hak-haknya. kontrak sosial yang setara pada akhirnya, peluncuran piagam wajib pajak adalah langkah maju yang menegaskan bahwa pajak bukan hanya alat fiskal, tetapi juga simbol kontrak sosial antara rakyat dan negara. dalam kontrak tersebut, warga negara menyerahkan sebagian kekayaannya untuk dikelola demi kemaslahatan bersama, dan negara berkewajiban menjamin bahwa pengelolaan tersebut berlangsung adil, transparan, dan akuntabel. baca juga:menjaga penerimaan negara di tengah babak baru kebijakan tarif trump dengan piagam ini, negara menyatakan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan rakyat tidak hanya dihitung, tetapi juga dihormati. bahwa wajib pajak bukan objek pengawasan, melainkan subjek utama dalam pembangunan. dan bahwa keadilan fiskal bukan sekadar jargon, melainkan realitas yang bisa dan harus diwujudkan. langkah berikutnya adalah memastikan bahwa piagam ini tidak berhenti di atas kertas. ia harus menjadi rujukan dalam setiap interaksi antara petugas pajak dan warga, menjadi pegangan dalam menyelesaikan konflik fiskal, dan menjadi acuan dalam merancang layanan digital pajak ke depan. jika ini berhasil, maka bukan tidak mungkin indonesia akan menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya bahwa reformasi pajak bukan hanya tentang menaikkan penerimaan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, merawat demokrasi fiskal, dan menegakkan martabat warga negara. (ant) oleh: dr m lucky akbar ssos msi kepala kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan jambi, kementerian keuangan

Tag

• # reformasi perpajakan
• # hak wajib pajak
• # djp kemenkeu
• # pajak

Share

• 
• 
• 
• 
•