Mengawal Momentum Surplus APBN April 2025

BACA JUGA:Menakar Wacana Pembubaran Bawaslu Daerah

Faktor pendorong

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong utama di balik capaian surplus APBN pada April 2025. Pertama, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB melalui optimalisasi penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tumbuh sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik dan implementasi reformasi pajak digital yang memperluas basis pajak, termasuk sektor ekonomi digital, UMKM, dan integrasi data lintas instansi. Sistem Coretax Administration System yang mulai berjalan sejak akhir 2024 telah mendorong peningkatan kepatuhan dan efisiensi pemungutan pajak.

Kedua, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap signifikan. Sektor sumber daya alam masih menyumbang PNBP yang cukup besar meskipun harga komoditas mulai menurun. Selain itu, PNBP dari layanan kementerian/lembaga, dividen BUMN, dan hasil pengelolaan kekayaan negara juga meningkat berkat perbaikan tata kelola dan transparansi.

Ketiga, dari sisi belanja, kebijakan pengendalian pengeluaran yang disiplin dan berbasis prioritas menjadi penentu utama. Pemerintah menahan laju belanja yang bersifat non-produktif, memperkuat efektivitas belanja sosial, dan mengoptimalkan belanja modal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas perencanaan anggaran, berkontribusi signifikan terhadap pengendalian defisit.

Keempat, sinergi fiskal dan moneter berjalan dengan baik. Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi, yang pada gilirannya mendorong penerimaan pajak dalam negeri. Komitmen Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas makroekonomi memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan lebih fleksibel.

BACA JUGA:Menolak Jalan Pintas, Menyongsong Jalan Kebangkitan

Kelima, koordinasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pelaksanaan program nasional semakin kuat. Transfer ke daerah lebih tepat sasaran dan dipantau ketat melalui digitalisasi pelaporan keuangan daerah. Ini mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja publik di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, surplus APBN pada April 2025 merupakan hasil kombinasi antara kebijakan fiskal yang terukur, pendapatan yang terus dijaga pertumbuhannya, serta pengendalian belanja yang selektif namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kegiatan strategis seperti pembangunan IKN dan penguatan SDM juga tetap dijaga dalam rangka memberikan penguatan terhadap tatanan pembangunan yang robust dan berkelanjutan.

Mengawal momentum

Capaian surplus APBN pada April 2025 bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari rangkaian kebijakan strategis yang konsisten dan responsif terhadap tantangan global. Pemerintah merancang kebijakan fiskal dengan orientasi jangka menengah yang disiplin namun tetap adaptif, sejalan dengan arah konsolidasi fiskal pascapandemi.

Beberapa kebijakan kunci yang menjadi fondasi keberhasilan ini antara lain adalah penguatan sistem perpajakan melalui implementasi core tax administration system, integrasi data perpajakan nasional, serta ekstensifikasi basis pajak ke sektor digital dan informal. Pemerintah juga menguatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan rasionalisasi belanja serta mengoptimalkan transfer ke daerah melalui skema berbasis kinerja.

BACA JUGA:UU BUMN 2025, Status Penyelenggara Negara dan Kekebalan Hukum

Dari sisi pengeluaran, pemerintah menekankan efisiensi belanja melalui proses review anggaran lintas kementerian dan penguatan spending better. Belanja diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, pengendalian subsidi dilakukan dengan memperbaiki basis data penerima manfaat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan data kependudukan terkini.

Dampak dari surplus ini sangat nyata dalam memperkuat stabilitas makroekonomi. Kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia meningkat, terlihat dari penguatan nilai tukar rupiah dan stabilitas imbal hasil surat utang negara. Dalam jangka pendek, ruang fiskal yang tercipta memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk merespons potensi tekanan eksternal tanpa harus tergesa-gesa menaikkan utang baru.

Di sisi kebijakan publik, surplus ini juga menciptakan ruang bagi perbaikan pelayanan publik, termasuk alokasi tambahan untuk program perlindungan sosial yang bersifat adaptif dan mendukung pertumbuhan inklusif. Pemerintah dapat menjaga kesinambungan belanja prioritas tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.

Namun demikian, surplus ini harus dipandang sebagai momentum strategis, bukan tujuan akhir. Pemerintah perlu mempertahankan kualitas belanja, memperdalam reformasi perpajakan, dan mengantisipasi risiko global seperti volatilitas harga energi, perlambatan mitra dagang, serta tensi geopolitik yang mempengaruhi arus modal global.