Mendagri Sebut Kebijakan WFH ASN Diumumkan 31 Maret

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home dalam rangka penghematan energi nasional di tengah tekanan harga global. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pengumuman resmi dijadwalkan pada Selasa 31 Maret.

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ia belum membeberkan detail skema kebijakan tersebut. Namun, Kementerian Dalam Negeri dipastikan akan menyiapkan imbauan teknis bagi pemerintah daerah agar implementasinya berjalan seragam.

“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” kata Tito.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret.

“Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret),” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat 27 Maret.

BACA JUGA:Menkeu Pastikan Kebijakan WFH Tak Ganggu Produktivitas Ekonomi

BACA JUGA:Menko Airlangga Pastikan WFH Diumumkan Sebelum Akhir Maret 2026 untuk Tekan Konsumsi BBM

Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga energi global. Pemerintah menargetkan pengurangan mobilitas sebagai salah satu cara menjaga efisiensi energi.

Dalam skema yang disiapkan, aparatur sipil negara akan menjalankan WFH satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk sektor swasta, penerapan WFH bersifat imbauan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional jika diterapkan secara selektif.

"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 27 Maret.

Ia menegaskan sektor strategis seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap beroperasi normal karena tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, kebijakan ini dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak seiring berkurangnya mobilitas masyarakat, meski besaran penghematan masih bergantung pada fluktuasi harga minyak global. (antara)