BGN Tetapkan MBG 5 Hari, Daerah 3T dan Rawan Stunting Dapat 6 Hari

Badan Gizi Nasional menetapkan skema penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dengan perbedaan durasi berdasarkan kondisi wilayah. Secara umum, bantuan diberikan lima hari dalam sepekan, sementara daerah dengan kebutuhan khusus mendapatkan tambahan hari distribusi.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kebijakan tersebut bertujuan memastikan anak-anak tetap memperoleh asupan gizi yang memadai, terutama di wilayah rentan. “Pemberian MBG untuk daerah 3T dan risiko stunting tinggi dilakukan selama enam hari sekolah atau Senin sampai Sabtu. Ini merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Program ini memberikan prioritas tambahan bagi daerah terdepan, terluar, tertinggal serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Di wilayah tersebut, distribusi makanan bergizi dilakukan selama enam hari sekolah dalam sepekan.

BGN menegaskan penentuan wilayah penerima kebijakan khusus dilakukan melalui pendataan yang ketat. Acuan utama berasal dari Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA:Menkeu Setujui Efisiensi MBG, Jadwal Dikurangi Tanpa Turunkan Kualitas Makanan

BACA JUGA:Efisiensi MBG: Hari Operasional Dikurangi Jadi 5 Hari, Potensi Hemat Rp40 Triliun

“Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” kata Dadan.

Proses pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat stunting di masing-masing daerah. Sejumlah wilayah di Indonesia timur, Sumatera, dan Papua menjadi fokus karena masih menghadapi angka stunting yang relatif tinggi.

Menurut Dadan, validitas data menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan program ini. BGN ingin memastikan tidak ada anak yang terlewat dari intervensi pemenuhan gizi.

“Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan pemerataan akses gizi bagi anak sekolah di seluruh Indonesia. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (antara)