Alih Status PPPK Paruh Waktu, Database BKN Jadi Acuan Utama

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 28 Mar 2026 - 13:49

Ilustrasi: Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Berdasarkan Database BKN--(Foto: Dok/JPNN)

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Proses alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu diminta tetap mengacu pada database BKN.

Langkah alih status PPPK paruh waktu tersebut dinilai penting untuk menjaga keadilan bagi tenaga non-ASN yang telah lama terdata dan mengabdi.

Aliansi R2 R3 Indonesia menegaskan, database Badan Kepegawaian Negara atau BKN harus menjadi dasar utama dalam proses peralihan status tersebut.

Mereka mengingatkan agar tenaga non-ASN yang belum terdata tidak lebih dulu diprioritaskan dibandingkan mereka yang sudah masuk dalam sistem resmi pemerintah.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika mengatakan, pihaknya akan mengawal kebijakan ini dengan melakukan audiensi ke Komisi II DPR RI dalam waktu dekat.

“Kami akan beraudiensi dengan Komisi II. Rencananya diagendakan bulan depan setelah mendapat konfirmasi dari Sekretariat Komisi DPR RI,” kata Faisol Mahardika dilansir dari jpnn, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, tujuan audiensi tersebut adalah untuk memastikan tenaga non-ASN kategori R2 dan R3 yang sudah tercatat dalam database BKN mendapatkan afirmasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026.

Menurutnya, jika alih status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu tidak memprioritaskan database BKN, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

“Jika tidak berdasarkan database BKN, maka ada potensi banyak PPPK paruh waktu yang pensiun tanpa sempat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini di luar prinsip keadilan,” ujarnya.

Ia menilai, tuntutan agar tenaga non-ASN atau honorer dalam database BKN mendapatkan prioritas merupakan hal yang wajar.

alih status pppk paruh waktu, database bkn jadi acuan utama                            jakarta, belitongekspres.com – proses alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu menjadi pppk penuh waktu diminta tetap mengacu pada database bkn.
langkah alih status pppk paruh waktu tersebut dinilai penting untuk menjaga keadilan bagi tenaga non-asn yang telah lama terdata dan mengabdi.
aliansi r2 r3 indonesia menegaskan, database badan kepegawaian negara atau bkn harus menjadi dasar utama dalam proses peralihan status tersebut.
mereka mengingatkan agar tenaga non-asn yang belum terdata tidak lebih dulu diprioritaskan dibandingkan mereka yang sudah masuk dalam sistem resmi pemerintah.
baca juga:ribuan pppk terancam phk, dprd babel ambil langkah ke pusat
baca juga:formasi asn 2026 dikejar deadline, telat usulan instansi bisa gagal rekrut
ketua umum aliansi r2 r3 indonesia, faisol mahardika mengatakan, pihaknya akan mengawal kebijakan ini dengan melakukan audiensi ke komisi ii dpr ri dalam waktu dekat.
“kami akan beraudiensi dengan komisi ii. rencananya diagendakan bulan depan setelah mendapat konfirmasi dari sekretariat komisi dpr ri,” kata faisol mahardika dilansir dari jpnn, jumat (27/3/2026).
ia menjelaskan, tujuan audiensi tersebut adalah untuk memastikan tenaga non-asn kategori r2 dan r3 yang sudah tercatat dalam database bkn mendapatkan afirmasi dalam seleksi calon aparatur sipil negara (casn) 2026.
menurutnya, jika alih status pppk paruh waktu ke pppk penuh waktu tidak memprioritaskan database bkn, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
baca juga:usai libur lebaran, bupati beltim tegaskan loyalitas asn bukan cari perhatian
baca juga:hari pertama kerja usai lebaran, bupati belitung djoni alamsyah sidak kehadiran asn
“jika tidak berdasarkan database bkn, maka ada potensi banyak pppk paruh waktu yang pensiun tanpa sempat diangkat menjadi pppk penuh waktu. ini di luar prinsip keadilan,” ujarnya.
ia menilai, tuntutan agar tenaga non-asn atau honorer dalam database bkn mendapatkan prioritas merupakan hal yang wajar.
pasalnya, pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan bahwa tenaga honorer yang terdata dalam database bkn menjadi prioritas dalam pengangkatan pppk penuh waktu.
data menunjukkan jumlah tenaga non-asn yang tercatat dalam database bkn mencapai sekitar 1,7 juta orang. namun, tidak seluruhnya dapat langsung diangkat menjadi pppk penuh waktu.
baca juga:18 organisasi pppk desak alih status jadi pns, terus berjuang ke dpr
baca juga:dpr ingatkan jangan sampai guru tersisih karena pegawai mbg diangkat jadi pppk
untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) telah menerbitkan keputusan menteri pan-rb nomor 16 tahun 2025 tentang pengadaan pppk paruh waktu.
skema pppk paruh waktu ini bersifat sementara dan dapat dialihkan menjadi pppk penuh waktu ketika tersedia kebutuhan formasi.
namun dalam pelaksanaannya, faisol menyoroti masih adanya tenaga non-asn di luar database bkn yang juga diangkat menjadi pppk penuh waktu maupun pppk paruh waktu.
kondisi ini menyebabkan masih banyak tenaga honorer dalam database bkn yang belum terakomodasi secara penuh dalam sistem kepegawaian.
baca juga:mendikdasmen sebut pemerintah sedang cari solusi untuk guru pppk paruh waktu
baca juga:perjuangan 16 forum ke dpr, mimpi ribuan pppk jadi pns kian menguat
“berkaca dari seleksi pppk 2024, maka pada pengadaan casn 2026, r2 r3 dalam database bkn harus diprioritaskan. pppk paruh waktu dari database bkn juga harus lebih dahulu diangkat,” tegasnya.
ia menambahkan, setelah seluruh tenaga non-asn dalam database bkn terakomodasi menjadi pppk penuh waktu, barulah tenaga di luar database bkn dapat dipertimbangkan.
aliansi r2 r3 menilai langkah ini penting agar proses penataan tenaga honorer berjalan lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan polemik baru di kalangan tenaga non-asn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 29 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan