Mensos Ungkap 15 Juta Kelas Menengah Atas Masih Terima PBI JKN, 54 Juta Rentan Belum Tersentuh

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan masih terdapat ketidaksesuaian penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sebanyak 15 juta warga dari kelompok desil 6 sampai 10 yang tergolong kelas menengah hingga atas tercatat masih menerima PBI JKN, sementara 54 juta warga di desil 1 sampai 5 justru belum memperoleh bantuan tersebut.

"Berdasarkan data DTSEN di tahun 2025, masih ada penduduk desil 1-5 yang belum menerima PBI JKN, sementara sebagian desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima," ujar Mensos dalam sosialisasi DTSEN di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Data per April 2025 menunjukkan ketimpangan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Gus Ipul menegaskan kondisi ini terus dibenahi agar perlindungan sosial benar benar tepat sasaran.

"Ini masalah yang terus kita selesaikan. Yang lebih mapan terlindungi, tetapi yang lebih rentan justru harus menunggu," katanya.

Penentuan kelayakan penerima PBI JKN mengacu pada beberapa indikator, termasuk rekomendasi kepala desa, bupati, atau wali kota yang menyatakan warga memenuhi syarat. Selain itu, penilaian juga disesuaikan dengan posisi desil kesejahteraan dalam DTSEN.

BACA JUGA:Kemendes Biayai Operator Data Desa, DTSEN Ditargetkan Lebih Akurat

BACA JUGA:Mensos: Penonaktifan PBI JKN Bukan Instruksi Presiden, Berdasarkan Pemutakhiran DTSEN

"Termasuk melihat desil kesejahteraan, jika berada di desil 1 sampai 5, maka memang berhak memperoleh bantuan," ucapnya.

Untuk memperbaiki akurasi data, Kementerian Sosial melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan, operator desa, serta pendamping desa dalam proses sinkronisasi dan pemutakhiran DTSEN. Partisipasi masyarakat juga didorong agar kesalahan sasaran bisa ditekan.

"Upaya perbaikan terus kami lakukan hingga sekarang. Saya yakin tingkat kesalahan akan semakin menurun. Mungkin masih ada yang salah sasaran, tetapi jumlahnya terus mengecil," tuturnya.

Perbaikan DTSEN dilakukan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan data sosial ekonomi semakin akurat.

Menurut Mensos, validitas data menjadi kunci keadilan dalam penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman nasional.

"Data yang akurat akan menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada lagi yang tersisih," ujarnya. (ant)