Mensos: Digitalisasi Bansos Turunkan Kesalahan Data dan Tingkatkan Akurasi Penerima Manfaat

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan penerapan digitalisasi bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN mampu menekan tingkat kesalahan data sekaligus meningkatkan akurasi penerima manfaat secara signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu.

Gus Ipul menjelaskan, kesimpulan tersebut merujuk pada hasil uji coba digitalisasi bansos yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba tersebut mencakup Program Keluarga Harapan atau PKH serta Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT.

"Dari hasil uji coba, kesalahan data penerima bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berkurang secara signifikan, meski masih tinggi," kata Gus Ipul.

Ia menyebut sebelum penerapan sistem digital melalui DTSEN, tingkat kesalahan data penerima manfaat yang tidak terdaftar atau exclusion error mencapai 77,7 persen untuk PKH dan 70 persen untuk BPNT. Setelah uji coba dilakukan bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait, angka tersebut menurun menjadi 28,2 persen pada PKH dan 17,6 persen pada BPNT.

BACA JUGA:Mensos Sebut Perangkat Desa Berperan Penting dalam Pembaruan DTSEN

BACA JUGA:Kepala Daerah Diminta Perbarui DTSEN Setiap Tiga Bulan untuk Bansos Tepat Sasaran

Sementara itu, kesalahan data penerima yang sebenarnya tidak berhak atau inclusion error juga mengalami penurunan. Pada PKH, angka inclusion error turun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Sedangkan pada BPNT menurun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.

"Harapannya agar kesalahan data dapat ditekan sampai di bawah sepuluh persen atau bahkan lima persen," ujarnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus berubah, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Pemerintah berencana melakukan pembaruan data DTSEN secara berkelanjutan setiap hari, yang akan dilengkapi laporan pembaruan setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Uji coba digitalisasi bansos tersebut juga akan dilanjutkan sepanjang 2026 dengan target penerapan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah menargetkan hasil evaluasi pada pertengahan tahun dapat menjadi dasar penerapan sistem digitalisasi bansos secara lebih luas.

"Semua demi memastikan masyarakat yang memang layak mendapatkan bansos, atau yang berada di dalam desil bawah DTSEN, dapat terjangkau dan merasakan manfaatnya," kata Gus Ipul. (ant)