Kejagung Eksekusi Instruksi Presiden: Eks Direksi BUMN Bermasalah Mulai Dibidik

Presiden menilai sistem pengelolaan yang terpecah-pecah di masa lalu sangat rawan terhadap praktik penyimpangan dan sulit untuk diawasi. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penataan ulang secara radikal.

"Bayangkan saja, siapa yang sanggup menilai seribu perusahaan sekaligus? Ini jelas sebuah akal-akalan," tegas Presiden Prabowo di hadapan para pimpinan daerah.

BACA JUGA:Menaker Tegaskan Komitmen Perkuat Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi di Kemnaker

Prabowo secara terbuka meminta agar pimpinan BUMN di masa lalu tidak bersikap lepas tangan terhadap kebijakan konsolidasi besar-besaran ini. Ia menuntut tanggung jawab penuh atas setiap kebijakan yang telah diambil selama mereka menjabat.

"Para pimpinan BUMN terdahulu harus berani bertanggung jawab. Jangan hanya mau duduk manis dan menikmati fasilitas saja," cetus Presiden tanpa ragu.

Instruksi ini bertujuan untuk memastikan proses transisi aset ke Danantara berjalan bersih tanpa adanya beban masalah hukum dari masa lalu. Presiden menekankan bahwa akuntabilitas adalah harga mati dalam pengelolaan kekayaan milik rakyat.

"Jika ditemukan pelanggaran, maka siap-siap saja untuk dipanggil oleh pihak Kejaksaan," ancam Presiden Prabowo yang disambut perhatian serius dari peserta rapat.

BACA JUGA:Babel Darurat Kekerasan Seksual Anak! Dinas P3ACSKB 100 Korban

Langkah berani ini diambil semata-mata demi memastikan kekayaan nasional dikelola secara transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan bahwa komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di level birokrasi dan BUMN bersifat final.

"Saya hanya memiliki rasa takut kepada seluruh rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar," pungkasnya menutup arahan strategis tersebut.

Sinergi antara ketegasan Presiden dan profesionalisme Kejagung diharapkan mampu menciptakan iklim korporasi negara yang bersih dari praktik korupsi sistemis. (Antara)