BGN Atur Pasokan Bahan Baku MBG Jelang Ramadhan untuk Jaga Harga Pangan

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengatur pasokan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang Ramadhan guna menjaga kestabilan harga pangan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pertanian agar jenis bahan pangan yang digunakan dalam MBG dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.

“Saya juga koordinasi dengan Kementerian Pertanian supaya bisa mengatur bahan apa yang kita anjurkan untuk dikonsumsi, bahan apa yang perlu ditahan dulu menjelang Ramadhan, dan bahan apa yang bisa dialihkan sementara agar harga tetap stabil,” ujar Dadan di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Dadan juga mengungkapkan rencana perluasan penerima manfaat MBG yang akan menyasar kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial.

BACA JUGA:BGN: Program MBG Mulai Dilirik Dunia, Dinilai Efektif Gerakkan Ekonomi

BACA JUGA:BGN Tegaskan Pendataan MBG Inklusif dan Transparan, Tidak Ada Penerima Fiktif

Menurut dia, saat ini BGN masih berkomunikasi dengan Kemensos untuk merumuskan mekanisme penyaluran bagi lansia.

“MBG sudah menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, balita, seluruh anak sekolah hingga usia 18 tahun, anak putus sekolah sampai usia 18 tahun, serta penyandang disabilitas. Untuk lansia, mekanismenya menjadi tugas Kemensos, tetapi akan kami integrasikan agar penyalurannya bisa dilakukan secara terpadu di satu daerah,” jelasnya.

Dadan menambahkan, hingga Januari 2026, anggaran yang telah dikeluarkan BGN untuk MBG mencapai Rp19,5 triliun. Ia menilai, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat karena dana APBN langsung mengalir ke berbagai sektor.

Sebagai contoh, ia menyebut munculnya banyak wirausaha baru di sektor produksi sabun akibat tingginya kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“SPPG membutuhkan sekitar 25 liter sabun per hari. Ini memicu banyak wirausaha baru yang bergerak di bidang produksi sabun dan ikut diuntungkan oleh program MBG,” kata Dadan.

Untuk memperbaiki tata kelola, BGN juga menyiapkan sanksi bagi SPPG yang melanggar standar operasional prosedur atau menyebabkan insiden keracunan.

“Saya melihat ada SPPG yang akan diberikan kartu kuning karena menyalahi prosedur cukup berat. Setelah itu akan kita evaluasi dan kemungkinan dihentikan sementara dalam waktu yang cukup lama,” pungkas Dadan. (ant)