Kemkomdigi Normalisasi Grok Secara Bersyarat, X Corp Diawasi Ketat

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mulai memproses normalisasi akses layanan Grok secara bersyarat dengan pengawasan ketat. Kebijakan ini diambil setelah X Corp menyatakan komitmen untuk memperbaiki layanan serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa normalisasi tersebut bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujar Alexander dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Melalui surat resmi kepada Menteri Komunikasi dan Digital, X Corp menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan layanan Grok. 

BACA JUGA:Indonesia Jadi Negara Pertama Blokir Grok AI, Ini Sorotan Media Dunia

BACA JUGA:Kini Filipina Ikuti Indonesia, Ramai-ramai Serukan Blokir Grok di Platform X

Langkah tersebut mencakup penguatan perlindungan teknis, pembatasan akses fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta pengaktifan protokol respons insiden.

Alexander menegaskan seluruh klaim perbaikan dari X Corp akan diverifikasi dan diuji secara berkelanjutan oleh Kemkomdigi. Proses ini bertujuan memastikan efektivitas langkah tersebut dalam mencegah pelanggaran, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran prinsip perlindungan anak.

“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

Kemkomdigi menegaskan pengawasan ruang digital, baik dalam bentuk pembatasan maupun normalisasi, dilakukan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi. Tujuannya untuk melindungi kepentingan publik serta menjaga ruang digital tetap aman dan berkeadilan.

Selain itu, Kemkomdigi mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab.

“Dialog konstruktif tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander. (ant)