Nama Jokowi Diseret Kasus Korupsi Haji, Ini Responsnya

BELITONGEKSPRES.COM - Mantan Presiden Joko Widodo menanggapi santai keterkaitan namanya dalam sejumlah perkara hukum yang melibatkan mantan pembantunya di kabinet. Pernyataan itu disampaikan merespons kasus dugaan korupsi dana haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Jokowi mengatakan, dalam setiap kasus yang melibatkan menteri, namanya kerap disebut karena seluruh kebijakan dan program pemerintah pada masa jabatannya berada di bawah arahan presiden. Namun demikian, ia menegaskan tidak pernah memberikan perintah ataupun instruksi yang mengarah pada tindakan korupsi.

"Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden pasti dari arahan presiden dan juga dari perintah-perintah presiden," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/1).

"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada," tambahnya.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Haji, Yaqut Klaim Tak Tahu Soal Kuota PT Maktour

BACA JUGA:KPK Periksa Dito Ariotedjo, Dalami Asal-Usul Kuota Haji Tambahan 2024

Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (23/1) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Politikus Partai Golkar itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 12.50 WIB.

Dito menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Ia menyatakan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

“Sebagai warga negara saya harus wajib patuh hukum, kan. Patuh hukum, jadi ya hadir,” kata Dito di Gedung KPK.

Dito menjelaskan, pemeriksaannya berkaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Ia menduga materi pertanyaan berhubungan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Dito diketahui termasuk dalam rombongan pejabat yang mendampingi Jokowi saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud guna membahas penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.

"Ya, mungkin, kan, yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi," pungkasnya. (jpc)