BSSN Tegaskan Komitmen Jaga Kedaulatan Siber Nasional

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di ruang siber di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya negara dalam menghadapi berbagai potensi ancaman siber yang semakin kompleks.

Komitmen itu disampaikan dalam agenda Rapat Internal Staf bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin 26 Januari. Forum ini membahas kondisi terkini keamanan siber nasional serta tantangan strategis yang dihadapi Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho S. Budi memaparkan secara menyeluruh situasi keamanan siber nasional. Paparan itu disampaikan berdasarkan keterangan resmi pada Rabu dan menyoroti dampak dinamika geopolitik global terhadap ruang siber Indonesia.

Paparan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memetakan potensi ancaman terhadap kedaulatan digital nasional. Pemetaan ini dinilai krusial untuk merumuskan langkah antisipatif dan respons yang terukur.

BACA JUGA:OJK Kerja Sama dengan PPATK dan BSSN Perkuat Keamanan Sektor Jasa Keuangan

BACA JUGA:BSSN dan Kemenekraf Perkuat Keamanan Siber untuk Ekosistem Ekonomi Kreatif

Menanggapi hal tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan arahan agar seluruh unsur keamanan siber nasional terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman yang berkembang.

"Pertajam institusi kita, pertajam intuisi kita terkait ancaman siber ini," katanya.

BSSN menyatakan siap melaksanakan arahan tersebut secara konsisten sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di ruang siber.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sukamta mendorong BSSN untuk menyusun peta ancaman siber nasional yang bersifat dinamis dan strategis. Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi meningkatnya kompleksitas serangan siber terhadap Indonesia.

Menurut Sukamta, data yang dimiliki BSSN terkait beragam insiden siber di dalam negeri perlu diolah menjadi kerangka strategis negara. Kerangka tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memahami ancaman siber secara menyeluruh.

"Paparan jumlah serangan yang makin banyak dan variatif ini harus menjadi peta ancaman nasional yang eksplisit dan dinamis, agar kita tahu mana yang prioritas untuk diatasi, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki BSSN," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ancaman siber tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan teknologi informasi, melainkan harus dipahami dalam konteks geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional. (ant)