Kemensos Buka Kemungkinan Lanjutan BLTS Rp900 Ribu Tahun Ini

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Sosial membuka kemungkinan melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp900 ribu pada tahun ini. Keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi anggaran negara serta kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, BLTS merupakan kebijakan yang diinisiasi Presiden untuk mendorong daya beli masyarakat pada akhir tahun lalu. Program ini bersifat sementara, namun dapat kembali dilaksanakan apabila situasi fiskal dan ekonomi dinilai memungkinkan.

Saifullah menyatakan, peluang keberlanjutan BLTS tetap terbuka dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan arahan Presiden. Ia menilai adanya peningkatan alokasi belanja bantuan sosial pemerintah menjadi sinyal positif bagi kelangsungan program bantuan tersebut.

Kementerian Sosial mencatat total anggaran bantuan sosial yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp110 triliun. Dana tersebut digunakan untuk program bantuan sosial reguler, penebalan bantuan sosial pada Juni dan Juli, serta BLTS sebesar Rp900 ribu yang disalurkan pada triwulan terakhir 2025, yakni Oktober hingga Desember.

BACA JUGA:Status Bansos PKH dan BPNT Awal 2026 Berubah, Ini Penyebab dan Penjelasannya

BACA JUGA:Kemensos Targetkan 400 Ribu KPM Lepas dari Ketergantungan Bansos Lewat Program Graduasi 2026

Dari alokasi anggaran tersebut, Kementerian Sosial melaporkan bantuan telah menjangkau sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Saifullah menegaskan bahwa akurasi data keluarga penerima manfaat menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan program BLTS, selain kesiapan anggaran. Hal ini diperlukan agar penyaluran bantuan sosial tetap tepat sasaran dan efektif.

Meski demikian, ia memastikan penyaluran bantuan sosial reguler tetap berjalan. Program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan untuk sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat serta Bantuan Pangan Nontunai yang menyasar lebih dari 17 juta keluarga penerima manfaat.

Terkait perencanaan ke depan, Saifullah menyampaikan bahwa untuk sementara pemerintah masih memprioritaskan penyaluran bantuan sosial reguler PKH dan BPNT dalam penetapan kuota tahun 2026. (ant)