KPK Umumkan 2 Tersangka Baru Korupsi Kuota Haji, Mantan Menag dan Stafsus

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 09 Jan 2026 - 16:15

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat menghindari pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025) malam--(Antara)

Penyidikan terus berkembang. Pada 18 September 2025, KPK mengungkap dugaan keterlibatan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji dalam perkara ini.

Dugaan tersebut memperkuat indikasi adanya praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak dalam tata kelola kuota haji.

Di luar proses hukum KPK, penyelenggaraan ibadah haji 2024 juga menjadi sorotan Panitia Khusus Angket Haji DPR RI.

Pansus menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan dalam kebijakan Kementerian Agama.

Fokus utama pansus tertuju pada pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Kementerian Agama saat itu membagi kuota tersebut secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam aturan itu ditegaskan kuota haji khusus hanya sebesar delapan persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.

Kasus korupsi kuota haji ini terus menjadi perhatian publik karena menyangkut keadilan jemaah dan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.***

kpk umumkan 2 tersangka baru korupsi kuota haji, mantan menag dan stafsus                            jakarta, belitongekspres.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi mengumumkan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama periode 2023 hingga 2024.
dua nama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan menteri agama yaqut cholil qoumas dan ishfah abidal aziz alias gus alex yang menjabat staf khusus menag saat itu.
penetapan ini menandai babak baru pengusutan skandal kuota haji yang menyeret pejabat tinggi negara dengan kerugian lebih dari rp1 triliun.
juru bicara kpk budi prasetyo menyampaikan pengumuman tersebut dalam jumpa pers di gedung merah putih kpk, jakarta, jumat (9/1/2026).
baca juga:resmi, mantan menag yaqut jadi tersangka korupsi kuota haji rp1 triliun
“kpk telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. pertama, saudara ycq selaku eks menteri agama. kedua, saudara iaa selaku staf khusus menteri agama pada saat itu,” ujar budi dikutip dari antara.
keduanya disangkakan melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah melalui undang-undang nomor 20 tahun 2001.
pasal tersebut mengatur tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
kasus ini mulai diusut kpk sejak 9 agustus 2025. saat itu, kpk mengumumkan telah meningkatkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan.
baca juga:kpk siap terapkan kuhp dan kuhap baru januari 2026
penyidik juga berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan ri untuk menghitung potensi kerugian negara.
pada tanggal 11 agustus 2025, kpk resmi menyampaikan hasil penghitungan awal kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari rp1 triliun.
dalam perkembangan yang sama, kpk mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
tiga pihak yang dicegah adalah yaqut cholil qoumas, ishfah abidal aziz alias gus alex, serta fuad hasan masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji maktour.
baca juga:kpk siap terapkan kuhp dan kuhap baru dalam penanganan kasus korupsi
penyidikan terus berkembang. pada 18 september 2025, kpk mengungkap dugaan keterlibatan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji dalam perkara ini.
dugaan tersebut memperkuat indikasi adanya praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak dalam tata kelola kuota haji.
di luar proses hukum kpk, penyelenggaraan ibadah haji 2024 juga menjadi sorotan panitia khusus angket haji dpr ri.
pansus menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan dalam kebijakan kementerian agama.
baca juga:kpk: potensi kerugian negara di sektor kehutanan ditaksir rp175 triliun
fokus utama pansus tertuju pada pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan pemerintah arab saudi.
kementerian agama saat itu membagi kuota tersebut secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan pasal 64 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
dalam aturan itu ditegaskan kuota haji khusus hanya sebesar delapan persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.
baca juga:kemenhaj atur kloter haji 2026, fokus hotel, ketua kelompok, dan manasik
kasus korupsi kuota haji ini terus menjadi perhatian publik karena menyangkut keadilan jemaah dan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan