Resmi, Mantan Menag Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 09 Jan 2026 - 15:58

Mantan Menga Yaqut Cholil Qoumas berjalan menuju ruang pemeriksaan terkait kasus korupsi kuota haji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025)--(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc)

Perkembangan penyidikan terus melebar. Pada 18 September 2025, KPK menyebut dugaan keterlibatan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji dalam kasus ini.

Dugaan tersebut memperkuat indikasi adanya praktik sistemik dalam pengelolaan kuota haji.

Selain ditangani KPK, penyelenggaraan ibadah haji 2024 juga menjadi sorotan Panitia Khusus Angket Haji DPR RI.

Pansus menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait pembagian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Sorotan utama mengarah pada pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang dibagi rata.

Kementerian Agama saat itu menetapkan 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam aturan itu ditegaskan kuota haji khusus maksimal delapan persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, seiring besarnya nilai kerugian negara serta dampaknya terhadap keadilan jemaah haji di Indonesia.***

resmi, mantan menag yaqut jadi tersangka korupsi kuota haji rp1 triliun                            jakarta, belitongekspres.com - mantan menteri agama yaqut cholil qoumas resmi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama.
komisi pemberantasan korupsi membenarkan status hukum mantan menag tersebut terkait perkara kuota haji tahun 2023 hingga 2024. kepastian itu disampaikan langsung oleh pimpinan kpk.
“benar,” kata wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto kepada jurnalis di jakarta, jumat (9/1/2026) seperti dikutip dari antara.
meski demikian, kpk belum mengungkap secara rinci apakah yaqut menjadi satu-satunya tersangka atau masih ada pihak lain yang ikut dijerat dalam perkara ini.
baca juga:kpk belum tetapkan tersangka dugaan korupsi kuota haji, batas pencekalan eks menag segera habis
penyidik masih mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam proses penentuan kuota haji tersebut.
konfirmasi serupa juga disampaikan juru bicara kpk budi prasetyo. ia menegaskan penetapan tersangka telah dilakukan dalam penyidikan kasus kuota haji.
“benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” ujar budi prasetyo kepada wartawan.
kasus ini bermula ketika kpk mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi kuota haji pada 9 agustus 2025.
baca juga:kpk siap terapkan kuhp dan kuhap baru januari 2026
saat itu, kpk menyebut tengah berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan ri untuk menghitung potensi kerugian negara.
dua hari berselang, tepatnya 11 agustus 2025, kpk mengungkap hasil penghitungan awal kerugian negara yang diperkirakan menembus angka lebih dari rp1 triliun.
pada tahap tersebut, penyidik juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
tiga pihak yang dicegah adalah yaqut cholil qoumas, ishfah abidal aziz atau gus alex yang merupakan mantan staf khusus menag, serta fuad hasan masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji maktour.
baca juga:kpk siap terapkan kuhp dan kuhap baru dalam penanganan kasus korupsi
perkembangan penyidikan terus melebar. pada 18 september 2025, kpk menyebut dugaan keterlibatan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji dalam kasus ini.
dugaan tersebut memperkuat indikasi adanya praktik sistemik dalam pengelolaan kuota haji.
selain ditangani kpk, penyelenggaraan ibadah haji 2024 juga menjadi sorotan panitia khusus angket haji dpr ri.
pansus menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait pembagian kuota tambahan dari pemerintah arab saudi.
sorotan utama mengarah pada pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang dibagi rata.
baca juga:kpk: potensi kerugian negara di sektor kehutanan ditaksir rp175 triliun
kementerian agama saat itu menetapkan 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan pasal 64 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
dalam aturan itu ditegaskan kuota haji khusus maksimal delapan persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.
kasus dugaan korupsi kuota haji ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, seiring besarnya nilai kerugian negara serta dampaknya terhadap keadilan jemaah haji di indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 7 Mei 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan