Soroti Penyelundupan Timah di Bangka, Prabowo Akui Oknum TNI dan Polri Terlibat
Presiden Prabowo Subianto memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025)--(ANTARA/Fathur Rochman)
JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya keterlibatan oknum aparat negara dalam praktik penyelundupan sumber daya alam, termasuk timah di Bangka.
Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).
Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan keprihatinan serius atas masih maraknya kebocoran sumber daya nasional yang merugikan negara.
Ia menyebut praktik ilegal tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku sipil, tetapi juga melibatkan oknum aparat dari berbagai instansi.
BACA JUGA:Tak Ada Ampun, Jaksa Agung Perintahkan Kejati Babel Bongkar Cukong Tambang Ilegal
“Saya dapat laporan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI, ada petugas Polri, dan beberapa instansi yang terlibat. Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan kegiatan ilegal ini,” tegasnya seperti dilansir dari Antara.
Presiden Prabowo menilai kebocoran sumber daya alam Indonesia sudah berlangsung lama dan terjadi di berbagai sektor.
Ia menyebut praktik pembalakan hutan liar, illegal logging, tambang ilegal, hingga penyelundupan masih terus terjadi meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban.
“Banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup. Tapi terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, illegal mining, tambang ilegal, dan penyelundupan,” ujar Prabowo.
BACA JUGA:Aturan Baru ESDM, Tambang Timah Masuk Hutan Didenda Rp 1,2 Miliar per Hektare
Dalam penjelasannya, Kepala Negara mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka yang dilaporkan telah berlangsung cukup lama.
Aktivitas ilegal tersebut disebut telah menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional dan merusak tata kelola sumber daya alam.
Prabowo mengungkapkan bahwa laporan terkait penyelundupan timah tersebut diterimanya langsung dari aparat penegak hukum.
Laporan itu mencakup keterlibatan sejumlah pejabat serta oknum aparat dari berbagai instansi, termasuk TNI dan Polri.