Pos Indonesia Maksimalkan Penyaluran Bansos dan BLTS dengan Mekanisme Presisi

BELITONGEKSPRES.COM - Pos Indonesia (PosIND) menerapkan mekanisme distribusi bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang semakin terstruktur untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menjelaskan mekanisme penyaluran menggunakan QR Code berbasis rekening giro pos, pemetaan wilayah hingga tingkat kelurahan, skema komunitas, serta layanan langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

"Mekanisme tiga pola penyaluran mencakup pembayaran di kantor pos, pembayaran melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas," kata Haris di Jakarta, Senin.

Untuk titik dengan jumlah penerima besar, Pos Indonesia menyediakan layanan komunal di kantor desa, kecamatan, atau lokasi strategis. Sedangkan untuk lansia, penyandang disabilitas, atau yang sedang sakit, petugas akan mengantar langsung ke rumah. Haris menekankan bahwa seluruh sistem ini mencerminkan arsitektur baru dalam tata kelola perlindungan sosial.

BACA JUGA:Pos Indonesia dan SiCepat Integrasikan Layanan, Kiriman Sampai Pelosok Kini Lebih Cepat

BACA JUGA:50 Ribu Keluarga Mundur Sebagai Penerima Bansos, Kemensos Jelaskan Alasannya

Selain itu, PosIND juga melakukan kesiagaan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kepulauan, dan daerah terdampak bencana. "Di beberapa wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan bencana, pola penyaluran disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang mengungsi. Setelah titik pengungsian terdata, bantuan segera disalurkan," ujarnya.

Hingga akhir November 2025, Pos Indonesia berhasil menyalurkan 58 persen atau sekitar 7,2 juta penerima. Masih tersisa sekitar lima juta penerima yang diharapkan selesai sesuai target nasional sebanyak 12 juta penerima manfaat.

Masyarakat yang menerima bantuan memberikan respons positif. Fitriani, seorang ibu rumah tangga, mengatakan bantuan Rp900.000 yang diterimanya sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. "Proses pengambilan sangat mudah, cukup membawa KK, KTP, dan surat pemberitahuan. Pelayanan cepat dan ramah," ujarnya.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Pemerintah juga menambahkan lebih dari 1,3 juta data KPM baru yang telah diverifikasi dan siap diteruskan ke BPS. Dengan penambahan ini, total data penerima, baik reguler maupun baru, mencapai lebih dari 30 juta.

"Harapan kami, awal Desember semua data terverifikasi dapat disalurkan, menyesuaikan mekanisme PT Pos Indonesia dan kondisi lapangan," kata Mensos Saifullah Yusuf. (ant)