Polri Perluas Edukasi e-BPKB, Cegah Risiko Pemalsuan dan Kehilangan

BELITONGEKSPRES.COM - Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri mempercepat sosialisasi transformasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari dokumen fisik ke format elektronik atau e-BPKB. Langkah ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perubahan, termasuk legalitas, bentuk dokumen, dan mekanisme penggunaannya.

Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji, menegaskan bahwa konsep e-BPKB masih asing bagi sebagian warga. Banyak masyarakat yang menanyakan alasan tidak lagi menerima BPKB fisik dan khawatir kehilangan bukti kepemilikan kendaraan. "Padahal e-BPKB memiliki kekuatan hukum yang sama dan lebih aman," kata Sumardji, Selasa 19 Oktober.

Menurut Sumardji, e-BPKB mengurangi risiko pemalsuan, kehilangan, dan kerusakan. Dokumen elektronik ini menghadirkan sistem administrasi kepemilikan kendaraan modern, terintegrasi, serta dilengkapi fitur keamanan tinggi. "Data kendaraan tersimpan dalam sistem yang bisa diverifikasi secara mandiri, cepat, dan akurat. Ini justru meningkatkan keandalan proses registrasi," tambahnya.

Meski begitu, Polri mengakui literasi digital yang belum merata menjadi tantangan. Banyak warga belum terbiasa dengan dokumen elektronik dan khawatir mengenai keamanan data digital. "Kami memahami kekhawatiran itu, sehingga Ditregident akan terus memperluas edukasi agar masyarakat paham bahwa e-BPKB lebih aman dan praktis," ujarnya.

BACA JUGA:BPKB Elektronik Sudah Berlaku! Ini Daftar Kendaraan yang Wajib Punya e-BPKB

BACA JUGA:e-BPKB Hadir Membuat Pelayanan Administrasi Kendaraan Lebih Aman, Cepat, dan Mudah Diakses

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menekankan strategi sosialisasi yang lebih masif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dilakukan melalui kanal resmi Polri, Samsat, dealer, leasing, komunitas otomotif, dan media sosial.

"Kami ingin memastikan setiap pemilik kendaraan memahami manfaat e-BPKB. Transformasi ini bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan efisien," tutupnya. (ant)