Baca Koran belitongekspres Online - Belitong Ekspres

BGN Ungkap Alasan MBG Tidak Disalurkan dalam Bentuk Uang Tunai

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan (berdiri) menyampaikan capaian penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Strategis Nasional MBG di Jakarta pada Rabu (19/11/2025)-Lintang Budiyanti Prameswari-ANTARA

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Gizi Nasional menjelaskan alasan pemerintah tidak menyalurkan bantuan tunai kepada orang tua peserta Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini diambil untuk memastikan makanan bergizi benar-benar diterima langsung oleh penerima manfaat, terutama anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Jakarta pada Rabu mengatakan bahwa arsitektur kebijakan MBG memang dirancang tanpa pemberian uang tunai. 

Ia mencontohkan jika satu keluarga memiliki tiga anak, maka nilai manfaat bisa mencapai sekitar Rp900 ribu per bulan atau sekitar Rp10 hingga Rp11 juta per tahun. Menurutnya, pemberian uang berpotensi tidak menjamin pemenuhan gizi anak sebagaimana tujuan program.

Tigor menekankan bahwa pengelolaan MBG bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Unit ini dinilai tidak dapat beroperasi optimal tanpa kehadiran kepala satuan, tenaga ahli gizi, dan akuntan. 

BACA JUGA:Prabowo Bangga MBG Jangkau 44 Juta Penerima Kurang dari Setahun, Terbesar dan Tercepat di Dunia

BACA JUGA:Ekonom Sebut Keberhasilan MBG Bergantung Rantai Pasok Domestik

Hingga kini terdapat 15.363 SPPG di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 45 juta penerima manfaat. Angka tersebut disebut melampaui capaian Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta orang.

Ia menambahkan keberhasilan program tidak lepas dari kolaborasi Bappenas, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain pemenuhan gizi, MBG juga didorong untuk mendukung ekonomi sirkular. 

Setiap SPPG yang melayani hingga 3.000 penerima manfaat per hari diarahkan menyerap bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan di wilayah masing-masing. Tigor menyebut pola ini menjadi bagian dari strategi tata kelola agar rantai pasok pangan lokal tetap berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan