Pemerintah Uji Coba Sistem Bansos Digital untuk Penyaluran Tepat Sasaran

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah mulai memperkuat sistem bansos digital untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran. Program ini berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan uji coba tahap awal bansos digital telah dilakukan pada September–Oktober 2025. “Keberhasilan program ini menunjukkan efektivitas kerja sama lintas sektor dalam reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menekankan validitas data dari lembaga seperti Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, dan Samsat Polri. Data yang akurat menjadi dasar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan efisien.

Tahap berikutnya mencakup penyiapan mekanisme pengaduan atau grievance mechanism. Sistem ini memungkinkan warga memperbaiki data yang tidak sesuai secara transparan, dengan alur tindak lanjut hingga ke lapangan. Luhut menekankan, “Sistem bansos yang baik harus responsif. Jika warga merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat.”

BACA JUGA:Anggaran Bansos 2025 Naik Jadi Rp110 Triliun Lebih, Mensos: Bentuk Perhatian Presiden

BACA JUGA:Mensos Percepat Pemutakhiran Data Bansos, Target Rampung November

Pemerintah menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terhubung dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional. Pendekatan ini dilakukan bertahap dan berkelanjutan agar sistem siap diterapkan secara luas.

Luhut menegaskan langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. “Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran agar setiap anggaran negara benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. (beritasatu)